SIPLah di Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Rentan Diretas

DISWAYJATENG, SLAWI - Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan digitalisasi yang dikenal dengan sistem pengadaan di sekolah atau SIPLah rentan diretas dan bocor. Untuk mengantisipasi kebocoran itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) supaya melakukan backup.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, usai membuka workshop pendidikan yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Komisi X DPR RI. Dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Penggunaan Dana BOSP 2024 Lebih Cepat, Tepat dan Manfaat’ di salah satu hotel di Slawi.

Menurutnya, kalau soal kebocoran data, bisa terjadi pada semuanya. Untuk itulah, Fikri mengingatkan kepada semua lembaga atau OPD supaya tetap waspada dengan digitalisasi.

BACA JUGA:Ibu Hamil di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Dapat Bantuan Sembako

"Harus hati-hati. Boleh semuanya dikumpulkan datanya di pusat Nasional. Tapi di daerah harus ada backup. Di Kementerian juga sama. Ini kita lagi diuji," ujarnya.

Dia mengemukakan, dari 47 domain milik Dikbud, baru pulih kembali 14. Domain atau website itu beragam. Janjinya, pada 29 Juli 2024 mendatang, semuanya akan dipulihkan.

"Kabarnya begitu, akan dipulihkan lagi 100 persen," ucapnya.

Dirinya tak menampik, ketika domain atau website itu diretas, tentu semuanya akan bermasalah. Pelayanan juga terganggu.

"Itu kan masalah, kalau datanya hilang semua. Maka harus ada backup. Baik itu server sendiri atau manual. Bakcup hardcopy juga," sarannya.

BACA JUGA:8 Hari, Polres Pemalang Tindak 1.500 Pelanggar dalam Operasi Patuh Candi 2024

Meskipun ada risiko dari digitalisasi, Fikri memuji kesiapan satuan pendidikan di Kabupaten Tegal. Dari 1.662 satuan pendidikan, hanya lima yang belum siap mengoptimalkan Dana BOSP, yakni tiga PAUD dan dua sekolah kesetaraan.

Fikri juga membahas perbedaan tingkat kesiapan dan indeks kemahalan yang bervariasi antar wilayah.

Pada tahun 2021, ada relaksasi dan penyesuaian tingkat indeks kemahalan sesuai kondisi daerah.

"Akhirnya ada ketentuan setiap wilayah berbeda-beda terkait dana BOSP. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal,'' ujarnya.

Sumber: