DPRD Kabupaten Pemalang Gelar Rapat Paripurna, Ini yang Dibahas

DISWAYJATENG, PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PEMALANG menggelar rapat paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Kabupaten PEMALANG tahun anggaran 2023 di gedung dewan, kemarin. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tatang Kirana didampingi dua wakilnya Ajeng Triyani dan Khodori. Hadir dalam rapat itu, Plt Bupati PEMALANG H Mansur Hidayat beserta jajarannya. 

Rapat paripurna DPRD, setelah dibuka oleh Ketua DPRD Tatang Kirana, enam fraksi secara berurutan dari bawah untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Diawali dari  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pandangan Umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh juru bicaranya dr Irma Suryani memproyeksikan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD 2023. PAD direncanakan bertambah Rp27.001.137.000 atau 7,09 persen. Selain itu, seberapa pengaruhnya kebijakan dan alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya terhadap postur anggaran di Kabupaten Pemalang. 

Dalam hal optimalisasi pajak dan retribusi daerah, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar  melakukan pemetaan dan basis data. Sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Susi Herningtias, rupanya memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat yang sangat besar. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah.

Makanya diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya melalui Sekretaris Fraksi Rismanto menyampaikan, soal APBD yang terdapat dana transfer DAK, DAU dan bagi hasil dari Dana Desa. Melihat dana transfer tersebut, maka Fraksi Partai Golkar mempertanyakan soal kepastian adanya kenaikan lebih dari yang direncanakan. 

Menurut juru bicaranya, peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada badan milik daerah seperti PDAM Tirta Mulia, PT. Aneka Usaha dan Bank Pemalang semestinya harus ditingkatkan. 

Sehubungan dengan hal itu, maka Fraksi Partai Golkar menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut untuk meningkatkan PAD.

Kemudian, pandangan umum dari Fraksi PPP yang  disampaikan oleh M Mahbub Junaedi menyampaikan soal kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Sedangkan, pandangan umum  dari Fraksi PKB yang disampaikan oleh Sutiah,  menanyakan tentang PAD dalam APBD Induk sebesar Rp380,69 miliar, dan setelah perubahan menjadi Rp407,7 miliar atau naik sebesar Rp27 miliar. Kenaikan tersebut direncanakan paling besar dari sektor pajak daerah. Yaitu dalam APBD Induk sebesar Rp 97,7 miliar, dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp108,5 miliar atau naik 11persen.

Fraksi PKB juga menanyakan soal progres capaian target pemasangan tapping box, yaitu suatu alat transaksi di hotel dan rumah makan. Disebutkan pada tahun 2022 target terpasang 50 alat, dan target pada tahun 2023 terpasang 100 tapping box. 

Fraksi PDIP dalam pandangan umum fraksinya melalui juru bicaranya Sri Ami Ayu Wardanni menyoroti soal anggaran infrastruktur. Diantaranya jumlah besaran alokasi anggaran untuk infrastruktur yang dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2023. Hal tersebut mengingat kebijakan pemerintah daerah tahun 2023 yang difokuskan pada pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan

Sedangkan pada saat ini masalah infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang masih menjadi persoalan penting , sehingga untuk segera dibenahi. Fraksi PDIP juga menyoroti capaian visi misi. Terkait  hal ini, maka Fraksi PDIP menanyakan  pencapaian visi misi dan program prioritas daerah di tahun 2023.

Sumber: