KPPD Lemhannas 2026 Perkuat Kepemimpinan DPRD Hadapi Tantangan Geopolitik Global

MAGELANG, diswayjateng.com — Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bertujuan memperkuat perspektif kepemimpinan para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang kian kompleks dan tidak menentu.

Hal itu disampaikan Ace Hasan saat membuka KPPD Ketua DPRD se-Indonesia di komplek Akademi Militer Magelang Kamis (16/4/2026). 

Kegiatan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini berlangsung pada 15–19 April 2026 dan diikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia.

Pembukaan acara turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

 Dalam kesempatan itu, Ace menekankan bahwa perubahan global yang cepat menuntut pemimpin daerah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu membaca perkembangan geopolitik serta dampaknya bagi daerah.

“DPRD memiliki peran strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal,” ujar Ace.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kebijakan dan penganggaran harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa,” imbuhnya.

Sementara itu, Bima Arya menambahkan tiga perspektif penting yang perlu dimiliki pimpinan DPRD, yakni pemahaman geopolitik, fokus pada program prioritas, serta kemampuan mengelola pemerintahan secara efektif.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan DPRD sekaligus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.

“Diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. 

Kami juga menggandeng bupati-wali kota, DPRD Jateng melalui Forum Berlian, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah dalam satu tim besar,” ujarnya.

Sumber: