Waduh! Kali Ini PDIP Jawa Barat Ikut Tolak Kenaikan BBM, Lebih Baik Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

BREBES, (DiswayJateng)- Penolakan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kali ini juga datang dari internal PDI Perjuangan sendiri.

Adalah PDIP Jawa Barat yang ikut bersuara menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah lebih baik memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

BACA JUGA:Wacana Harga BBM, Sri Mulyani: Harga Keekonomian Pertalite Rp14.450, Solar Rp13.950

Ketua DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi akan membebani masyarakat sebab dikhawatirkan akan terjadi inflasi.

"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 27 Agustus 2022. 

BACA JUGA:Menko Luhut Sampaikan Pengumuman Penting Soal Kenaikan Harga BBM Jenis Solar dan Pertalite

Pernyataan Ono Surono ini disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Ono menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus lalu yang menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

BACA JUGA:Penyaluran BBM Bersubsidi Tak Tepat Sasaran, Ombudsman: Perlu Perbaikan Data, Evaluasi dan Pengawasan Ketat

Apalagi, kata dia, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN pada angka 100 dolar AS per barel.

Meskipun begitu, dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan.

"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah harus memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat dan berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya.

"Seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Sehingga, subsidi sebesar Rp502 triliun tepat sasaran," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Sumber: fin