3,4 Juta Keluarga di Jateng Akan Terima Bansos Senilai Rp12,4 Triliun

"Kolaborasi dalam pemutakhiran data sangat penting agar intervensi pembangunan, khususnya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, bisa dilakukan secara bersama dan tepat sasaran," ujar Luthfi.

Ia menyebut, berdasarkan data BPS per September 2024, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,58 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 0,89 persen.

BACA JUGA:Targetkan Rp 1,8 Miliar, Bulan Dana PMI Wonosobo 2025 Dicanangkan untuk Aksi Kemanusiaan

Untuk mengatasinya, Pemprov Jateng telah mengintegrasikan berbagai program dengan pemerintah pusat hingga tingkat desa. Salah satunya adalah bantuan sosial yang difokuskan pada desa-desa dengan angka kemiskinan tinggi.

Tiga strategi utama diterapkan: mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan. 

Salah satu bentuk konkret adalah Program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang menyasar 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota.

BACA JUGA:Cek Kondisi Warga, Ahmad Luthfi Serahkan Bantuan Bagi Korban Terdampak Rob di Pemalang

"Kalau ada desa di mana lebih dari 60 persen warganya menerima bansos, maka OPD provinsi akan turun langsung untuk melakukan intervensi," terang Gubernur.

Selain itu, bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Pada 2025, Pemprov Jateng menargetkan perbaikan 17.000 unit RTLH.

Di bidang pendidikan, kemitraan dengan sekolah swasta juga dilakukan untuk memberikan beasiswa kepada lebih dari 5.000 siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.

"Semua data sudah kami padukan dengan Kemensos, termasuk untuk penyediaan sarana sekolah rakyat yang jadi bagian dari program pusat," pungkasnya.

Sumber: