BATANG, diswayjateng.id – Uang parkir dan tiket wisata yang dibayar pengunjung mungkin terlihat kecil. Namun, jika transaksi tidak tercatat, potensi pendapatan daerah bisa hilang tanpa terdeteksi. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mendorong digitalisasi transaksi retribusi parkir dan objek wisata.
Targetnya tidak tanggung-tanggung. Seluruh transaksi didorong beralih menggunakan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Bank Indonesia (BI). Digitalisasi dinilai menjadi salah satu solusi konkret untuk mempersempit celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Tegal, Bimala, menilai komitmen Bupati Batang tersebut sebagai langkah positif. Menurut dia, penyediaan fasilitas pembayaran digital sebenarnya bukan persoalan yang terlalu sulit. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan perangkat pendukung transaksi.
BACA JUGA: Kebaya, Jarik, dan 6 Gunungan: Gen Z dan Alpha Silurah Batang Ikut Rawat Nyadran Ratusan Tahun
BACA JUGA: Cegah Transaksi Narkoba Lewat Laut, Polda Jateng Gandeng Nelayan Batang
"Terkait dengan digitalisasi, alokasi digitalisasi yang disampaikan Pak Bupati itu kan QRIS untuk bisa masuk ke parkir, ya QRIS," ujar Bimala, Jumat, 30 Oktober 2026.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar memasang kode QRIS di lokasi parkir maupun objek wisata.
Perubahan kebiasaan menjadi pekerjaan yang jauh lebih penting. Petugas parkir dan masyarakat harus sama-sama terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai.
Bimala mengakui, penyediaan sarana dan prasarana relatif mudah dilakukan selama anggaran tersedia.
BACA JUGA: Konsorsium Ini Menang Lelang KPBU APJ Batang, Tahapan Masuk Masa Sanggah
BACA JUGA: 19 Spesies Ikan Ditemukan di Karang Buatan Batang, UNDIP dan BPI Perluas Restorasi Laut
"Ya, memang yang diperlukan kan sebetulnya kalau sarana-prasarana hemat kami cukup mudah sebetulnya, karena begitu ada anggaran beli alatnya pasti bisa," ungkapnya.
Persoalannya, fasilitas pembayaran digital tidak otomatis membuat masyarakat meninggalkan transaksi tunai.
Bimala mencontohkan kanal pembayaran digital untuk pajak sebenarnya sudah tersedia. Namun, sebagian masyarakat masih memilih membayar menggunakan uang tunai.