Kebiasaan serupa berpotensi terjadi di kawasan wisata. Karena itu, sosialisasi dan pembiasaan harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas.
"Tapi kan sebetulnya bagaimana membiasakan petugas dan masyarakat untuk menggunakan? Makanya tadi kanal-nya sudah disediakan untuk pajak, tapi masyarakat masih tetap tunai, apalagi di daerah wisata, gitu kan, ya," jelasnya.
BACA JUGA:Angin Kencang Terjang Demak, Tower Mitratel Ambruk Timpa Empat Rumah Warga
Target 100 Persen Digital
Bimala menilai keberanian pemerintah daerah menetapkan target digitalisasi secara menyeluruh menjadi faktor penting. Dia mengapresiasi dorongan Bupati Faiz agar transaksi di sektor tersebut bisa mencapai 100 persen digital.
"Nah, ini yang Pak Bupati alhamdulillah sangat bagus sekali. Tadi kan dengar sendiri mendorong untuk semuanya itu 100% digital. Sehingga, tadi ketika pengunjung naik, harusnya pendapatannya naik, gitu," tambahnya.
Digitalisasi transaksi parkir dan wisata bukan semata-mata mengejar peningkatan penerimaan daerah. Sistem pembayaran yang tercatat secara digital juga diharapkan memperkuat transparansi penerimaan retribusi.
Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar pencatatan transaksi yang lebih terukur untuk mengevaluasi pendapatan dari setiap objek. Penerimaan tersebut nantinya juga diharapkan kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas fasilitas wisata.
Bimala menegaskan, optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menjadi daya tarik pengunjung.
BACA JUGA:Buntut Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo dan Karanganyar, Pemprov Jateng Dampingi Anak-anak
"Itu yang, istilahnya, kan pendapatan ini nanti akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas, memelihara fasilitas tempat wisata itu sendiri. Jadi, harapannya tuh ini, istilahnya, kembali lagi ke masyarakat, tapi PAD-nya ya harus ada dulu, gitu," terangnya.
Dengan demikian, digitalisasi diharapkan menciptakan hubungan timbal balik. Penerimaan daerah meningkat, sementara pengunjung mendapatkan fasilitas wisata yang semakin baik.
ASN Ikut Menggunakan QRIS
Bank Indonesia juga menekankan pentingnya membangun budaya transaksi digital melalui edukasi berkelanjutan.
Pendampingan tidak hanya menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian dari ekosistem yang perlu dibiasakan menggunakan pembayaran digital.
Bimala menyebut BI selama ini memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah. Kolaborasi juga dilakukan melalui sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan transaksi digital kepada masyarakat.