Oleh: Wawan Setiawan
Pemimpin Redaksi Diswayjateng.id
BAYANGKAN Anda lagi santai ngopi di teras rumah, tiba-tiba pagar diketuk. Begitu dibuka, ada petugas membawa map tebal, menanyakan omset warung Anda, punya aset apa saja, sampai tabungan ada berapa.
Wajar kalau Anda langsung mules. Dikira petugas pajak, atau malah penipu yang mau memetakan target rampokan berikutnya.
Di Jepara, Jawa Tengah, hal itu terjadi. Sebagian masyarakatnya ketakutan saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026. Dikira, sensus tersebut akan berimbas pada pemotongan bantuan sosial (bansos).
Di level bawah memang sering terjadi ketegangan psikologis seperti itu. Banyak pintu rumah mendadak tertutup rapat begitu melihat tanda pengenal petugas sensus datang.
Pendapat saya, kemungkinan ada dua alasan utama kenapa masyarakat mendadak "alergi" didata.
Pertama, faktor trauma psikologis soal privasi ekonomi. Di era digital ini, data bocor sudah jadi makanan sehari-hari. Rakyat telanjur paranoid kalau isi dompet mereka tercatat secara gamblang.
"Nanti kalau data saya bocor ke pinjol bagaimana? Kalau disalahgunakan orang dalam bagaimana?" Pertanyaan-pertanyaan itu riuh di kepala emak-emak pemilik toko kelontong.
Kedua, miskomunikasi akut. Sosialisasi sensus ini sering kali terlalu birokratis. Bahasanya langit ke tujuh: "Untuk pertumbuhan makro ekonomi", "Penyusunan basis data produk domestik bruto".
Aduh. Rakyat mana paham istilah begitu. Yang mereka tangkap cuma satu hal, orang pemerintah datang mau mengorek-ngorek rahasia dapur mereka. Titik.
Pemerintah—lewat BPS—harus paham satu hal. Mengumpulkan data di zaman sekarang tidak bisa lagi pakai gaya lama.
Petugas sensus harus dibekali kemampuan komunikasi yang cair, bukan seperti interogator.
Sensus itu mestinya jadi ajang silaturahmi nasional untuk memotret kekuatan ekonomi kita. Kalau rakyatnya sudah ketakutan duluan, data yang didapat pasti "data setengah jujur". Warung yang omsetnya Rp 10 juta, mengaku cuma Rp 1 juta karena takut pajaknya naik. Kalau datanya palsu, kebijakan ekonominya pasti ikut keliru.
Maka, PR terbesarnya sekarang bukan lagi mencetak kuesioner, melainkan membangun kembali rasa percaya. Yakinkan warga bahwa data ini aman, rahasia, dan demi kebaikan mereka sendiri. Jangan sampai niat baik memetakan ekonomi, justru bikin ekonomi rakyat mandek karena mereka sibuk semunyi di balik pintu. (*)