BATANG, diswayjateng.com – Kebijakan Bupati Batang mulai mengarah pada pembenahan infrastruktur pesisir dengan pembaruan kapal keruk untuk mengatasi pendangkalan muara.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Batang, Hermanto, menyebut arahan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas organisasi perangkat daerah.
“Ini sudah menjadi pembahasan di Pemkab Batang, bahkan Pak Bupati sudah memerintahkan kajian khusus bersama Bapelitbang,” kata Hermanto, Senin 4 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi kapal keruk yang saat ini digunakan menjadi alasan utama lahirnya kebijakan tersebut.
BACA JUGA: May Day: Bupati Batang Bahas Pekerja Difabel, Trans Jateng hingga Perumahan
BACA JUGA: Tak Melaut Akibat Harga Solar Naik, Bos Kapal Batang Gelar Aksi di DPRD dan Pemkab
Alat berat yang telah beroperasi sekitar 12 tahun itu dinilai tidak lagi mampu bekerja optimal, meski secara teknis masih bisa difungsikan.
“Kapal keruk masih bisa digunakan, tapi sudah tidak efektif untuk mendukung pengerukan, terutama di muara,” jelasnya.
Pemkab Batang pun mulai menyusun rencana pengadaan kapal keruk baru sebagai solusi jangka menengah.
Anggaran sekitar Rp5 miliar diusulkan melalui APBD dan ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2027.
BACA JUGA: Dari Paket C hingga Sayembara Desa, Jurus Bupati Batang Tekan Angka Putus Sekolah
BACA JUGA: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Batang Tembus 65 Sepanjang 2025, Beri Sinyal Kuat
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah daerah dalam menjaga akses keluar-masuk kapal nelayan.
Pendangkalan muara selama ini disebut menjadi salah satu kendala utama yang menghambat aktivitas melaut.
Di sisi lain, DPRD Batang juga memberikan sinyal dukungan terhadap rencana tersebut.