Ia mencontohkan Sungai Plumbon di kawasan Mangkang dan Sungai Babon di wilayah Tembalang dan Pedurungan, yang kerap menjadi pemicu banjir namun bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah kota.
“Untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemkot, kondisinya sebenarnya cukup baik. Namun penyebab banjir terbesar berasal dari sungai kewenangan BWS, seperti Sungai Plumbon di Mangkang dan Sungai Babon di wilayah Tembalang dan Pedurungan,” jelasnya.
Selain faktor kewenangan, daerah tangkapan air yang berada di wilayah kabupaten sekitar juga turut memengaruhi debit air yang masuk ke Kota Semarang. Karena itu, Dini menilai penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah dan pusat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah kota tetap memperketat pengendalian izin pembangunan, terutama di kawasan rawan banjir, guna mencegah peningkatan risiko genangan di masa mendatang.
Secara umum, DPRD melihat sejumlah langkah awal telah dilakukan dalam satu tahun terakhir. Namun, Dini menekankan bahwa tantangan di sektor sampah, transportasi, dan banjir memerlukan komitmen jangka panjang, konsistensi kebijakan, serta dukungan anggaran yang memadai.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat program prioritas, sekaligus memastikan pelayanan publik semakin efektif dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.(sul)