“Revitalisasi sekolah itu ada Bantuan Presiden, dan kebetulan bantuan itu turun atas usulan teman-teman dari Gerindra,” jelasnya.
Ia mengaku sangat mendukung program revitalisasi sekolah tanpa memandang latar belakang partai pengusul.
“Mau itu dari partai apa pun, yang penting untuk pembangunan Kabupaten Batang, saya dukung,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan revitalisasi sekolah di Kabupaten Batang masih sangat besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.
“Sekolahan yang perlu direvitalisasi itu masih banyak sekali, dan saya berharap ada tahap kedua, tahap ketiga,” ujarnya.
Arie juga berharap mekanisme usulan revitalisasi tidak hanya bergantung pada dinas teknis semata.
“Kalau ditambah ada usulan dari teman-teman partai, ini sangat membantu pembangunan sekolah-sekolah yang ada,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyebut beberapa sekolah di Kecamatan Batang yang telah masuk program Bantuan Presiden.
“Di Kecamatan Batang ada tiga sekolah, satu SD yaitu SD Proyonanggan 2, lalu dua SMP yakni SMP 6 dan SMP 8,” ungkapnya.
Iuran Wakil Rakyat
Dalam Musrenbang itu, selain kritik, ia juga menawarkan pada kecamatan terkait iuran Pokir sebesar Rp 100 juta per anggota DPRD dari Dapil I. Total ada delapan anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil I.
Ia menjelaskan bahwa skema tersebut bukan hal baru
“Potongan Pokir 100 juta itu seperti periode-periode lalu, bentuknya iuran dari anggota dewan lagi ada ,” katanya.
Dana tersebut dikumpulkan oleh anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan diserahkan kepada camat untuk mendukung kebutuhan strategis wilayah.
“Dulu iuran kami terwujud menjadi pendopo Kecamatan Batang, lalu ditambah TAPD karena anggarannya masih kurang,” jelasnya.
Pada periode lain, iuran Pokir juga pernah diwujudkan dalam pembangunan jembatan di depan kantor BPJS kesehatan Kabupaten Batang.
“Anggarannya lebih dari 800 juta, dari kami 800 juta lalu ditambah TAPD sampai jembatan itu terbangun,” katanya.