BATANG, diswayjateng - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Batang mendapat sorotan tajam dari DPRD karena dinilai belum menyentuh persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Batang, Tofani Dwi Arieyanto, menilai mayoritas usulan yang muncul dari desa dan kelurahan masih berkutat pada pembangunan fisik semata.
“Kalau kita lihat Musrenbang yang ada, rata-rata usulan dari desa maupun kelurahan itu pembangunan semua dan belum menyentuh sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Tofani di Musrenbang Kecamatan Batang, Senin 2 Februari 2026.
Menurutnya, sektor pendidikan justru menyimpan banyak persoalan strategis yang seharusnya diangkat sejak tahapan perencanaan.
BACA JUGA: Bupati Batang Luncurkan Jaminan Hari Tua Guru Madin, TPQ, dan RA Rp10,4 Miliar
BACA JUGA: Berbekal 70 ton Aspal Tiap Hari, BBPJN Jateng-DIY Berburu Lubang Jalan Pantura Batang-Pemalang
Arie, sapaan akrabnya, mencontohkan persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun ajaran baru, yakni jumlah siswa yang membludak di sekolah-sekolah tertentu.
“Ketika kita masuk pendaftaran siswa baru, rata-rata sekolah siswanya membeludak tapi daya tampung sekolahnya sendiri tidak maksimal,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Kondisi tersebut diperparah dengan penerapan sistem zonasi yang pada praktiknya justru merugikan warga sekitar sekolah.
“Dengan sistem zonasi dan aturan lain, ini justru sangat merugikan warga sekitar sekolah,” tegasnya.
BACA JUGA: DPUPR Batang Kebut Lelang Dini, Tiga Proyek Strategis Siap Digarap Awal 2026
BACA JUGA: Dari Kandang Ayam hingga Susu Bubuk, Program Ekonomi Ansor Batang Digeber
Tofani menilai seharusnya desa dan kelurahan berani mengusulkan program yang secara langsung menyentuh peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan.
“Harapan saya, ada usulan dari desa maupun kelurahan yang mengangkat isu sektor pendidikan, bukan hanya fisik,” katanya.
Dalam forum tersebut, isu revitalisasi sekolah juga mencuat.