Namun demikian, ia menilai tidak ada kesalahan mendasar apabila sistem Pilkada tidak langsung kembali diterapkan, selama prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga.
“Menurut kami tidak ada salahnya Pilkada tidak langsung, asalkan norma-norma demokrasi tetap melekat dan menjadi ruh dalam sistem pemilu itu sendiri,” tegasnya.
Ruben menekankan bahwa apapun sistem yang dipilih negara, tujuan akhirnya harus tetap sama, yakni menghadirkan kepemimpinan daerah yang legitimate, efektif, dan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Yang paling penting bukan soal langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem itu bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.