Pilkada Tidak Langsung, Ketua DPC PKB Pekalongan Beri Usul dari Pengalaman Empiris

PEKALONGAN, diswayjateng.com - Wacana Pilkada tidak langsung memantik diskusi serius di tingkat daerah hingga nasional.

Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi menyampaikan pandangan berbasis pengalaman panjang sejak reformasi 1998, bukan sekadar opini politik musiman.

Menurut Asip, PKB Kabupaten Pekalongan mengalami langsung dua model demokrasi lokal, yakni kepala daerah yang dipilih DPRD dan kepala daerah hasil pilihan rakyat.

“Tahun 2004 saya Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, saat itu bupati adalah hasil pilihan DPRD tahun 2001, dan pemerintahan berjalan normal, pembangunan jalan juga jalan,” kata Asip ditemui di kediamannya, Jumat 2 Januari 2026.

BACA JUGA: Wacana Pilkada Tidak Langsung Menguat, Gerindra Batang Nilai Lebih Kondusif dan Efisien

BACA JUGA: Ketua Gerindra Grobogan Dukung Wacana Pilkada oleh DPRD, Ini Alasannya

Ia menegaskan bahwa secara output pembangunan, tidak ada perbedaan yang benar-benar ekstrem antara Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung.

“Kalau bicara prestasi, antara dipilih rakyat dan dipilih DPRD itu hasilnya ya kurang lebih sama saja,” ujarnya lugas.

Namun, Pilkada langsung menurutnya memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki sistem DPRD, yakni akseptabilitas publik yang lebih luas.

Dalam Pilkada langsung, kepala daerah harus turun langsung ke masyarakat untuk menjaga dukungan, mensosialisasikan program, sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan.

BACA JUGA: Success Story UMKM Binaan BI Tegal, Batik Metaflora Pekalongan inovasi dari Canting ke AI

BACA JUGA: Ruqyah Rutan Pekalongan Jadi Terobosan Spiritual, 44 Warga Binaan Nangis Bareng

Asip menilai akuntabilitas publik menjadi konsekuensi mutlak dalam Pilkada langsung Kabupaten Pekalongan.

Ia mengaku merasakan langsung beban tersebut ketika terpilih sebagai Bupati Pekalongan pada 2016.

Sumber: