Pilkada Tidak Langsung, Ketua DPC PKB Pekalongan Beri Usul dari Pengalaman Empiris

“Ada tanggung jawab besar, harus sering turun ke bawah dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang ditemui,” katanya.

Daya jelajah kepada konstituen menjadi jauh lebih luas dibanding kepala daerah hasil pilihan DPRD.

Menurutnya, kondisi ini sebenarnya menguntungkan masyarakat karena pemimpin lebih sering hadir secara fisik dan sosial.

Namun, ada harga mahal yang harus dibayar dari sistem Pilkada langsung.

“Bupati pilihan rakyat itu harus menjaga citra, tampil baik terus, dan sangat hati-hati mengelola keuangan karena biayanya tinggi,” ujar Asip.

Ia tidak menutup mata bahwa tingginya biaya politik kerap menyeret banyak kepala daerah ke jerat hukum.

“Banyak rekan saya akhirnya bermasalah dengan KPK karena tekanan biaya politik yang luar biasa,” ungkapnya.

 

Modal Sosial Versus Modal Ekonomi

 

Dalam Pilkada langsung Kabupaten Pekalongan, figur memang penting, tetapi tidak cukup tanpa dukungan modal ekonomi.

Asip menyebut kekuatan kapital sering menjadi penentu akhir kemenangan.

“Figurnya baik secara sosial, tapi kalau duitnya langka, ya kalah juga,” katanya dengan istilah lokal yang lugas.

Ia bahkan menyinggung pengalamannya kalah pada periode kedua yang menurutnya tidak lepas dari persoalan modal.

Sebaliknya, dalam skema Pilkada tidak langsung melalui DPRD, kebutuhan modal sosial dan ekonomi jauh lebih kecil.

“Tidak perlu social capital besar, cukup dapat rekomendasi partai dan koalisi mayoritas DPRD,” jelasnya.

Sumber: