BATANG, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten Batang memfasilitasi sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada 30 pelaku ekonomi kreatif (Ekraf).
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang, Ulul Azmi menyebut pihaknya memfasilitasi 30 pelaku ekonomi kreatif, hak merek dalam HKI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batang 2025.
"Outcomenya, saya harap para pelaku Ekraf bisa meningkatkan value atau nilai produk," katanya saat membuka acara Fasilitasi Hak Kekayaan Intektual (HKI) untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, Rabu 12 Februari 2025.
Ia juga menyebut Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya perlindungan hukum bagi para pelaku Ekraf.
BACA JUGA: Pemkab Batang Apresiasi Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada 2024
BACA JUGA: Pemkab Batang Lelang Dini 7 Proyek Miliaran Rupiah, Ini Daftarnya
Ulul menjelaskan bahwa HKI tidak hanya mencakup usaha pelaku ekonomi kreatif baru, tapi juga produk warisan budaya turun temurun.
Beberapa produk warisan budaya turun temurun Kabupaten Batang yang perlu diurus HKI-nya yaitu serabi kalibeluk, tari sintren dan sebagainya.
Proses pembuatan sertifikat HKI untuk masyarakat umum di kisaran Rp1,8 juta.
Tapi jika mendapat rekomendasi dinas yang mengampu UMKM, maka menjadi Rp 500 ribu.
BACA JUGA: Anggaran Terbatas, Layanan Kesehatan Gratis Pemkab Batang 2025 Hanya Mampu Bertahan 7 Bulan
BACA JUGA: Ikhtiar Spiritual, Pemkab Batang Gelar Khotmil Quran di Islamic Center
Ulul menyebut bahwa dukungan pada pelaku ekonomi kreatif tidak hanya fasilitasi HKI, tapi juga memberi kesempatan pelaku Ekraf mengikuti pameran sekelas Inakraf.
"Pembelinya tidak hanya dari lokal, kemarin yang kerajinan dari besek itu dibeli sampai Kolombia," tuturnya.
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Nuni Trianingrum menyebut bahwa sertifikat HKI bisa melindungi ide pelaku Ekraf.