Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo sekaligus Ketua TKPKD, Muhammad Albar memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Wonoosbo dan desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinan pada 2024.
BACA JUGA:Genjot Potensi Batik Lokal, Pemkab Wonosobo Upayakan Pemakaian Batik di Instansi Pemerintah
Berdasarkan data, angka kemiskinan turun sebesar 0,3 persen menjadi 15,28 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,26 persen.
Meskipun capaian ini cukup menggembirakan, Albar mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas Pemkab Wonosobo
"Meski angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menurun, kinerja penanganan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Kami juga perlu memperhatikan aspek lain untuk mencegah permasalahan sosial lainnya," ungkap Albar.
Gus Albar menambahkan bahwa meskipun ada pencapaian positif, kelompok kerja (Pokja) TKPKD di tahun 2024 belum berfungsi secara optimal.
BACA JUGA:Wonosobo Masuk Tiga Besar Kabupaten Informatif di Jawa Tengah
BACA JUGA:Predikat Zona Hijau, Pemkab Wonosobo Terima Penghargaan Standar Pelayanan Publik
Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemkab Wonosobo, desa, serta berbagai lembaga dan sektor lainnya harus diperkuat.
Selain itu, penggunaan data terpadu dalam pelaporan penanggulangan kemiskinan juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kebijakan.
Dalam hal strategi pengurangan kantong kemiskinan, Pemkab Wonosobo telah menetapkan desa sebagai lokus prioritas.
Program yang difokuskan di desa-desa ini bertujuan untuk membuka akses pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:UPH dan Korporasi Tembakau Pertama di Wonosobo Diresmikan
BACA JUGA:Predikat Zona Hijau, Pemkab Wonosobo Terima Penghargaan Standar Pelayanan Publik
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Wonosobo, Supriyadi menyampaikan, bahwa evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan selama 2024, yang meliputi progres pelaksanaan program Sahabat Desa Berdaya, serta hasil survei awal tentang penanganan kemiskinan desa.