Gubernur Ahmad Luthfi Perintahkan Pembentukan Satgas Penambangan Gunung Slamet

SEMARANG, diswayjateng.com — Viralnya aktivitas penambangan di lereng Gunung Slamet membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi murka. Ia langsung menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna menangani persoalan pertambangan tersebut.

Gubernur meminta Dinas ESDM segera berkoordinasi dengan Polda Jateng, TNI, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pembentukan satgas.

Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penambangan pasir dan batu di kawasan lereng Gunung Slamet yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

“Kita bentuk satgas penambangan yang berisi dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok, Dinas ESDM langsung membuat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar tidak salah sasaran,” ujar Ahmad Luthfi saat rapat koordinasi dengan Forkopimda Jateng dan Forkopimda Kabupaten/Kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (8/12/2025).

Ahmad Luthfi menekankan bahwa persoalan penambangan di lereng Gunung Slamet harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota, khususnya yang memiliki wilayah pertambangan dan galian C.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengubah Informasi Tata Ruang (ITR) demi kepentingan tertentu.

Menurutnya, penertiban izin penambangan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan disertai sosialisasi masif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa dan bangsa, tidak usah (dilanjutkan). Nanti timbul resistensi yang berkepanjangan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono juga memaparkan tiga titik penambangan yang tengah menjadi sorotan di wilayahnya.

Pertama, penambangan di Cilongok yang berbatasan dengan Bumiayu, lokasi tambang gas bumi yang gagal dan kini sedang dalam proses reboisasi oleh PT SAE selaku penanggung jawab.

Kedua, tambang batu di Baseh, Kedungbanteng, yang menuai protes masyarakat dan telah ditutup sementara.

Ketiga, tambang pasir dan tanah di Gandatapa, Baturraden, yang juga memicu keberatan warga.

“Hari ini saya akan menyerahkan laporan terkait penambangan di lokasi-lokasi itu kepada Gubernur. Cilongok sudah ditangani, sementara Baseh dan Baturraden masih bermasalah,” kata Sadewo.

Sumber: