Ketua DPRD Demak akan Tancap Gas Selesaikan Persoalan Pesisir

Kamis 10-10-2024,20:24 WIB
Reporter : Nungki S Nurhidayanto
Editor : Wawan Setiawan

DEMAK, diswayjateng.id - Permasalahan pesisir di Pantura khususnya di Kabupaten Demak masih menjadi isu sosial dan pekerjaan rumah yang belum bisa benar - benar tuntas terselesaikan, terutama masalah abrasi dan rob.

Untuk itu setelah sah definitif menjadi Pimpinan DPRD Demak, Zayinul Fata menyatakan akan tancap gas dan berupaya menuntaskan masalah pesisir Demak dan permasalah pembangunan Kabupaten Demak yang sempat terhenti.

“Target utama kami adalah APBD 2025 yang akan kami arahkan untuk kepentingan besar, khususnya penanganan proyek pesisir laut yang masih menghadapi masalah abrasi,” ujarnya pada diswayjateng.id, Kamis 10 Oktober 2024.

Selain itu, ketimpangan sosial dan tingginya angka kemiskinan yang juga dihadappi masyarakat pesisir Demak juga menjadi prioritas DPRD untuk meningkatkan penyerapan energi kerja.

BACA JUGA: Mengangkat Isu Perubahan Iklim, Mahasiswa UPGRIS Pamerkan Maket Arsitektur Tropis.

Sementara itu terkait target pengesahan APBD 2025, Zayin menegaskan bahwa DPRD akan berupaya agar pengesahan APBD dapat dilakukan sebelum akhir tahun, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Lebih cepat lebih baik, dan prioritas utama kami adalah pembangunan wilayah pesisir,” katanya.

Ia juga memahami perihal konsep ekonomi pesisir yang membutuhka perhatian serius, terutama pada musim penghujan. Menurutnya, nelayan Demak yang mengandalkan hasil laut mengalami kesulitan ekonomi selama empat bulan antara Oktober hingga Januari. 

“Pemerintah perlu memberikan subsidi pengganti secara utuh selama nelayan tidak bekerja di musim hujan. Ada sekitar 30% masyarakat Demak yang berprofesi sebagai nelayan, dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” tegas Zayin.

BACA JUGA: Masnuah:Krisis Iklim Mengancam Nelayan Perempuan di Wilayah Pesisir Demak, Negara Harus Hadir

Terkait masalah abrasi, Zayin menyebutkan bahwa penanganan rob dan abrasi memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat agar penanganan abrasi dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jika abrasi bisa masuk PSN, maka dana dari APBN akan turun, karena APBD saja tidak akan cukup untuk menangani masalah ini,” tuturnya.

Zayin juga menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengakses dana APBN yang diperlukan dalam proyek-proyek besar.

Sebagai informasi, rob yang melanda pesisir Demak terutama di wilayah Sayung sudah menghilangkan tiga dusun pada tahun 1997 dan mengubah kawasan yang pinggiran kota menjadi wilayah tenggelam, kendati demikian rob sendiri belum masuk menjadi bencana alam.

 

Kategori :