SLAWI, DISWAY JATENG - Kartu Tani yang dibagikan pemerintah sejak 2017 lalu, ternyata tidak sukses. Bahkan, Kartu Tani yang berfungsi untuk membeli pupuk bersubsidi itu, dianggap sebagai produk gagal.
"Kalau saya menilai, Kartu Tani adalah produk gagal. Tidak berfungsi maksimal," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani, Selasa 28 November 2023.
BACA JUGA:Anggaran Pilkada Rp53,9 Miliar Digelontor untuk Satu Putaran di Kabupaten Brebes
Dia mengaku, sejak digelontorkan Kartu Tani dari pemerintah, banyak petani yang mengeluh. Sejatinya, Kartu Tani itu digunakan petani untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun kenyataan dilapangan, pupuk justru sulit dicari.
Bahkan, ketika petani hendak membeli dengan harga non subsidi, juga tidak ada.
"Makanya saya bilang bahwa pupuk sekarang menjadi barang langka," cetus Rudi.
BACA JUGA:Dinas Perpusda Kabupaten Tegal Dapat Penghargaan PASI dari Kementerian PPPA
Dia mengungkapkan, kegagalan program Kartu Tani itu tidak hanya di Kabupaten Tegal. Tapi juga di daerah lain di Jawa Tengah. Termasuk di Kabupaten Batang dan Wonogiri yang semula dijadikan sebagai pilot project Kartu Tani, juga mengalami kegagalan.
"Jadi pertama ada program Kartu Tani itu, saya memang sudah tidak setuju. Saya yang paling menentang soal program Kartu Tani," cetusnya.
Menurut pentolan Partai Gerindra Kabupaten Tegal ini, kondisi petani sangat memprihatinkan. Mereka seyogyanya ingin menyukseskan program swasembada pangan Nasional.
BACA JUGA:Petani Bawang Putih di Kabupaten Tegal Trauma, 120 Ton Busuk
Akan tetapi, mereka tidak ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang pro petani. Selain harga pupuk bersubsidi yang tidak wajar, banyak petani atau penggarap yang tidak memiliki Kartu Tani.
Karena biasanya, pemilik lahan (sawah) disewakan kepada penggarap. Sehingga penggarap tidak terdaftar dalam RDKK dan tidak mendapatkan jatah Kartu Tani.
Kendati demikian, penggarap tetap membeli pupuk dengan harga non subsidi.
BACA JUGA:Dinsos Fasilitasi Disabilitas Berlatih Buat Kaki Palsu