SLAWI, DISWAY JATENG - Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkan Tegal resmi diluncurkan. Peluncuran ini dilakukan Bupati Tegal Umi Azizah, di Lapangan Belakang Kantor Pemda, Kamis 21 September 2023.
Pakaian dinas ini merupakan produk lokal Kabupaten Tegal, yakni batik tegalan, batik ciprat, ecoprint ataupun goyor.
"Kenapa pakai produk lokal, karena untuk mendukung geliat perekonomian daerah," kata Umi.
BACA JUGA:Ini Dia 7 Rekomendasi Laptop Murah dengan Spesifikasi Terbaik 2023
Umi berujar, usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Secara makro, UMKM berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sehingga mereka harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.
Launching penggunaan pakaian produk lokal ini, diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal tentang pakaian dinas.
BACA JUGA:Inilah 7 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Tercepat 2023, Berani Coba?
Bupati mengaku ingin menjadikan ASN Pemkab Tegal sebagai motor penggerak kebangkitan UMKM. Bersama-sama mendorong industri kreatif yang memang perlu dikembangkan.
"Tujuannya tidak saja menumbuhkan rasa bangga memakai produk lokal, tapi juga sekaligus kita melihat ada potensi lokal yang luar biasa," ujar Umi.
Melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM khususnya industri kreatif lokal ini, diharapkan mampu menghasilkan perputaran uang. Sehingga bisa menjadi angin segar bagi perkembangan UMKM, disamping perluasan kesempatan dalam lapangan kerja di sektor wirausaha.
Umi memaparkan, sesuai hitungan dari 9.515 ASN Pemkab Tegal, ketika masing-masing membeli selembar kain batik tegalan, ciprat, ecoprint ataupun goyor dan menjahitkannya di tukang jahit, ada perputaran uang sekitar Rp 2,6 miliar dari rata-rata uang yang dibelanjakan senilai Rp 275 ribu per potong pakaiannya.
Sehingga jika rata-rata satu orang ASN memiliki empat pakaian dinas dari produk UMKM ini, maka ada Rp 10,46 miliar uang yang berputar di masyarakat.
Umi menambahkan, Pemerintah pusat mewajibkan alokasi minimal 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal. Dampaknya akan sangat luar biasa.