JAKARTA, (Disway Jateng) -- Big data 110 juta warganet yang digunakan dalih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024 dipertanyakan.
Big data 100 juta warganet yang diklaim setuju penundaan pemilu itu diragukan banyak kalangan.
Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha juga mempertanyakan sumber data tersebut. "Agak mustahil ada 110 juta big data warganet yang setuju penundaan pemilu, dari mana sumber datanya?" Tanya Pratama via dikutip dari Antara di Semarang, Senin, 11 April 2022.
Pratama mengemukakan, klaim 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Sampai sekarang dari pihak Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal banyak pihak yang mendorong agar LBP membuka data tersebut.
Menurutnya, LBP harus menjelaskan proses bagaimana dan dari mana data ini diambil sehingga tidak timbulkan polemik di tengah masyarakat.
Secara teknis ada, banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Oleh karena itu, kata dia, perlu bertanya 110 juta warganet yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan ini mengambil data dari platform apa? Bagaimana metodologinya?
"Hal ini perlu disampaikan ke publik agar semua pihak bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi," ujar Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Bila mengambil dari Twitter, pemakai aktif media sosial ini di Tanah Air hanya di angka 15 jutaan saja. Selain itu, juga masih banyak akun anonim. Menurut Pratama, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.