Bakal Ngantor di Desa, Bupati Witiarso Serap Aspirasi Warga Jepara

JEPARA, diswayjateng.id- Salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2025–2029, yaitu ‘Bupati Ngantor di Desa’ segera dilaksanakan. 

Program inovatif ini dijadwalkan segera dilaksanakan mulai 15 April hingga 29 Juli 2025. Jadwalnya dengan lokasi bergilir di 16 desa dari 16 kecamatan yang ada di Jepara. Sebanyak 16 desa dipilih sebagai prototipe untuk pengembangan seluruh desa di Kabupaten Jepara ke depan.

Paparan persiapan pelaksanaan program itu, telah disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (10/4/2025) di Ruang Rapat 1 RMP Soesrokartono Setda Jepara. 

Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wakilnya M. Ibnu Hajar. Serta dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekda) Ary Bachtiar dan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemkab Jepara.

Bupati Witiarso mengungkapkan, program “Bupati Ngantor di Desa” bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa serta masyarakat. 

Selain itu, kata Witiarso, program ini menjadi wadah menjaring aspirasi warga, menggali potensi desa, serta mendekatkan pelayanan publik ke tengah-tengah masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan seremonial saja, tetapi ke depannya program ini berjalan secara berkelanjutan dan diharapkan benar-benar mendatangkan kemanfaatan bagi pembangunan di desa,” terang Witiarso saat dikonfirmasi Sabtu (12/4/2025).

Tak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, sejumlah pelayanan publik juga akan dibuka dalam kegiatan tersebut. Diantaranya pelayanan administrasi kependudukan, layanan KB, Posyandu, layanan perizinan mikro, hingga pemeriksaan kesehatan. 

“Nantinya, lokasi pelayanan disesuaikan dengan kondisi desa, bisa di balai desa, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), atau tempat lain yang telah ditentukan,” ucap Witiarso.

Tak hanya itu, Bupati Witiarso juga menyerahkan sejumlah bantuan sesuai kebutuhan desa. Kemudian melakukan kunjungan lapangan meninjau kondisi infrastruktur seperti jalan, rumah tidak layak huni (RTLH), dan bangunan sekolah, serta mengecek potensi lokal seperti destinasi wisata dan produk unggulan desa.

Sebagai bentuk penguatan pembangunan desa yang berkelanjutan, setiap kegiatan juga akan diisi dengan diskusi kelompok terpimpin atau Focus Group Discussion (FGD) bersama petinggi desa di wilayah tersebut, pihak kecamatan, dan instansi terkait. 

"Di dalam FGD ini, nantinya bertujuan untuk membahas potensi-potensi di desa tersebut yang bisa dikembangkan lebih lanjut," paparnya.

Untuk memastikan efektivitas kegiatan, Pemkab Jepara pun menunjuk penanggung jawab di setiap kecamatan yang terdiri dari Asisten Sekda, Kepala Dinas, dan para Camat. 

Para penanggung jawab ini bertugas menggali data, mendampingi desa, serta mengoordinasikan semua unsur dalam pengembangan potensi desa.

Sumber: