Hindari Kasus Korupsi Tak Terjadi Lagi, Samani Minta PDAM Transparansi Keuangan

KUDUS, diswayjateng.id – Kasus tindak pidana korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muria Kudus yang sempat dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menjadi pengalaman berharga agar tidak terperosok dalam kasus serupa.  

Karena itu, Bupati Kudus Samani Intakoris mengingatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani penyediaan air bersih ini, agar belajar dari pengalaman masa lalu. 

Samani menegaskan, pentingnya sinergi dan integritas dalam pengelolaan perusahaan PDAM. Tentunya agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari.

"Kita harus mengevaluasi agar masalah hukum yang pernah terjadi di PDAM tidak terulang. Kuncinya adalah sinergi dan integritas dalam bekerja," tegas Samani saat berkunjung di kantor PDAM Kudus kemarin.

Dalam aspek pelayanan dan pengelolaan keuangan, Samani juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas. Tentunya agar kepercayaan masyarakat Kudus terhadap PDAM semakin kuat.

"PDAM ini milik daerah, jadi tetap harus mencari keuntungan yang benar dan transparan. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, jika semuanya dikelola dengan baik," ucap Samani.

Terkait wacana penyesuaian tarif air PDAM yang sempat tertunda sejak 2018, Samani menyarankan agar kebijakan itu dikaji mendalam. Salah satunya dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku, serta dampaknya terhadap pelanggan.

"Kita akan rapatkan kembali soal penyesuaian tarif, pastinya harus sesuai regulasi yang ada," jelasnya.

Dalam monitoring di PDAM, Bupati Sam’ani Intakoris didampingi Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton. Ia juga menggagas program "Curhat Muria", sebagai wadah pengaduan pelanggan yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam.

"Walaupun sistem pengaduan sudah ada, namun masih kurang komunikatif. Karena itu, kita luncurkan 'Curhat Muria' agar setiap keluhan pelanggan bisa segera ditindaklanjuti," pinta Sam’ani. 

Tak ketinggalan, Samani juga menekankan pntingnya efisiensi pengelolaan perusahaan daerah. Sebab efisiensi harus diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak.

"Program pemerintah pusat juga mengharuskan efisiensi. PDAM Tirta Muria juga harus melakukan efisiensi, baik dalam bentuk perjalanan dinas maupun kegiatan lain yang kurang esensial," terang Samani .

Merespon permintaan Samani, Direktur PDAM Tirta Muria, Winarno, mengaku siap menjalankan arahan bupati, termasuk dalam hal efisiensi dan penguatan layanan pelanggan.

“Pak Bupati sudah memberi arahan. Kami segera menindaklanjuti berbagai program yang dicanangkan, termasuk efisiensi dan peningkatan layanan melalui 'Curhat Muria'," ujar Winarno.

Sumber: