Komisi III DPRD Sidak di Pelabuhan Ikan Larangan Kabupaten Tegal, Ada Temuan Memprihatinkan

PELABUHAN - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Umi Azkiyani bersama jajarannya saat sidak di Pelabuhan Perikanan Larangan Munjungagung, Kramat, Kabupaten Tegal.--
SLAWI, diswayjateng.id - Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Larangan Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III Umi Azkiyani dan didampingi jajarannya. Saat berada di lokasi pelabuhan ikan tersebut, Umi mengaku sangat terenyuh karena kondisi kantor sangat memprihatinkan.
"Kantornya rusak, butuh perbaikan," kata Umi Azki.
Umi tak menampik, untuk memperbaiki kantor tersebut memang tidak mudah. Karena kantor UPTD PPP Larangan merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Umi menyarankan, sebaiknya Pemkab Tegal berkoordinasi dengan Pemprov Jateng supaya kantor tersebut dialokasikan anggaran untuk perbaikan.
BACA JUGA:Terkait Anggaran, DPRD Kabupaten Tegal Sentil TAPD
"Dinas terkait harus bisa memfasilitasi agar kantor Pelabuhan Ikan Larangan segera diperbaiki," ujarnya.
Umi menuturkan, kondisi bangunan kantor sudah rapuh. Dinding sudah mengelupas dan atapnya rawan roboh. Kantor juga tampak kotor. Padahal, kantor itu untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal.
"Kalau kantor itu diperbaiki menggunakan APBD Kabupaten Tegal, tentu menyalahi aturan, karena itu asetnya Pemprov," tukasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: