7 Puskesmas di Batang Belum Miliki Tanah Sendiri, Dinkes: DAK Terhambat

Rapat komisi I DPRD Kabupaten Batang bahas tukar guling tanah puskesmas--Bakti Buwono/ diswayjateng.id
Ada dua pilihan tanah pengganti bagi Puskesmas Subah, yaitu di Desa Mengungharjo dan Desa Sengon.
Kukuh menegaskan bahwa tukar guling aset tidak boleh berdasarkan nilai ekonomis semata.
"Kita tidak boleh menghitung nilai ekonomis, karena kalau begitu tidak akan selesai. Tanah yang digunakan Puskesmas Subah saat ini ada di tepi jalan, sementara penggantinya berupa sawah. Kalau dinilai secara ekonomi, jelas berbeda. Tapi kita harus melihat hasil dari tanah tersebut nanti," jelasnya.
Kepala Desa Subah, Kisriyanto, mengungkapkan bahwa aset desa yang digunakan untuk Puskesmas Subah sudah berlangsung sejak 1972.
"Selama ini, desa dirugikan karena tidak bisa menggunakan asetnya. Tapi karena ini untuk kepentingan pelayanan umum, ya kami sepakat. Saya yang sudah menjabat kepala desa selama 18 tahun tentu secara pribadi merasa rugi karena desa tidak mendapat pemasukan dari tanah itu. Tapi karena ini untuk fasilitas umum, khususnya orang sakit, ya kita tidak masalah,"* ujar Kisriyanto.
Rincian tukar guling tanah untuk empat puskesmas yang sudah berproses yaitu:
- Puskesmas Kandeman : Berlokasi di Tanah Kas Desa Juragan, dengan tanah pengganti di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, seluas 6.740 meter persegi.
- Puskesmas Bandar 2 : Berlokasi di Desa Simpar, dengan tanah pengganti di desa yang sama, seluas 11.560 meter persegi.
- Puskesmas Blado 1 : Berlokasi di Desa Bawang, dengan tanah pengganti di desa yang sama, seluas 14.100 meter persegi.
- Puskesmas Blado 2 : Berlokasi di Tanah Kas Desa Kambangan, dengan tanah pengganti di Desa Selopajang Timur, seluas 14.360 meter persegi.
DPRD Batang menargetkan seluruh proses tukar guling aset tanah puskesmas bisa rampung tahun ini.
"Kita ingin memastikan semuanya selesai dalam tahun ini, sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu dan desa pun mendapatkan haknya kembali," pungkas Kukuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: