Alat Kelengkapan DPRD Kota Tegal Turun ke Lapangan

Alat Kelengkapan DPRD Kota Tegal Turun ke Lapangan

KUNJUNGAN LAPANGAN - Komisi III DPRD Kota Tegal meninjau Saluran Lemah Duwur bersama DPUPR Kota Tegal, Senin (17/2). Di saat bersamaan, Alat Kelengkapan DPRD lainnya yakni Pansus I dan Komisi III juga meninjau ke lapangan masing-masing.--K. Anam Syahmadani/Radar Tegal

Tegal, diswayjateng.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Alat Kelengkapannya melaksanakan fungsi pengawasan dengan menyelenggarakan Kunjungan Lapangan ke sejumlah titik, Senin 17 Februari 2025. Kunjungan Lapangan diadakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Tegal Nomor 04/Banmus/II/2024 Tanggal 12 Februari 2025.

Alat Kelengkapan DPRD yang turun ke lapangan yaitu Panitia Khusus (Pansus) I, Komisi II, dan Komisi III. Panitia Khusus I melakukan Kunjungan Lapangan dengan mengangkat tema Peninjauan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Komisi II Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah, dan Komisi III Penanganan Pasca Banjir.

Kunjungan Lapangan Komisi I ke Pujasera Jalan Melati dipimpin Ketua Pansus I Zaenal Nurohman dari PKS dan diikuti Anggota Komisi I Ardy Arafiq, Eko Mulyono (PDI Perjuangan), Arie Prima Setyoko, Bagas Satya Indrana (Partai Golkar), Tarso Supriadin (Partai Gerindra), didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal M Rudy Herstyawan. 

Pansus I merupakan Pansus yang dibentuk DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan PKL. Di Pujasera Jalan Melati, Pansus I melihat langsung kondisi lapangan dan menggali informasi dari para PKL Pujasera Jalan Melati yang diboyong dari Jalan RA Kartini, Jalan KH Ahmad Dahlan, dan Jalan Menteri Supeno itu.

BACA JUGA:Gandeng Yayasan MSI, Kota Tegal Gelar Kick Off Program Eliminasi TBC

BACA JUGA:Harlah Muslimat NU, DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Bakal Canangkan Safari KB

Sedangkan Kunjungan Lapangan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ratna Edy Suripno (PDI Perjuangan), diikuti segenap Anggota Komisi II dan diterima Plt Direktur RSUD Kardinah dr Haryo Teguh Sp Syaraf di Gedung Niscala. Maksud dan tujuan disampaikan Ratna mewakili Ketua Komisi II Zaenal Nurohman (PKS). Sejumlah pertanyaan lalu diajukan oleh Anggota Komisi II.

Peertama, Anshori Faqih (PKB) mempertanyakan penanganan pasien rujukan. Sugiyono (Partai Golkar) berharap RSUD Kardinah meningkatkan pelayanan dan mengawal warga yang Kepesertaan BPJS tidak aktif. Purnomo (PDI Perjuangan) mendorong kualitas pelayanan ditingkatkan. Moh Ilyas (PPP) meminta agar ruang pelayanan yang tampak kumuh segera diperbaiki.

Sedangkan Enny Yuningsih (Partai Golkar) mengingatkan agar perawat selalu bersikap ramah setiap menangani pasien.

Sementara Komisi III meninjau kondisi saluran atau drainase di Jalan Bekasi Selatan Kelurahan Krandon, Lemah Duwur, Jalan Mataram, Jalingkut, serta Rumah Pompa Pondok Martoloyo.  Ketua Komisi III Sutari (PDI Perjuangan) usai Kunjungan Lapangan menjelaskan alasan Komisi III mengangkat tema Penanganan Paska Banjir.

BACA JUGA:Bapenda Kabupaten Tegal Sosialisasikan Penyampaian SPPT PBB-P2

BACA JUGA:Dinsos Kabupaten Tegal Gulirkan Rakor Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar

Kunjungan Lapangan Komisi III dipimpin Ketua Komisi III Sutari (PDI Perjuangan), diikuti Wakil Ketua Komisi III Bagas Satya Indrana (Partai Golkar) bersama Anggota Komisi III Abdul Ghoni (PKS), Moch Ali Mashuri (PKS), Moh Masruri (PKB), dan Beni Ageng Penggalih (Partai Golkar). Kujungan Lapangan didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal Setia Budi.

Itu mengingat di Kota Tegal saat ini banjir tidak hanya terklaster di wilayah tertentu saja. Namun, mencakup separuh wilayah Kota Tegal. “Prosentasenya, lebih dari 60 persen. Tersisa hanya beberapa kelurahan tanpa genangan,” sebut Sutari.

Menurut Sutari, Kelurahan Panggung, Mintaragen, Mangkukusuman sekarang terkena banjir. Begitu juga Jalan Ahmad Yani, Jenderal Soedirman, HOS Tjokro Aminoto, dan Donald Isaac Panjaitan. Di Kecamatan Tegal Barat bahkan sudah hampir semuanya, mulai dari Kraton hingga Muarareja. Banjir juga melanda wilayah Kecamatan Margadana dan Tegal Selatan.

“Karena itu, sesuai jadwal yang ditetapkan Banmus, kami melakukan tinjauan infrastruktur penanganan banjir,” beber Sutari. Dari tinjauan tersebut diketahui kontur tanah, tinggi air, badan saluran, badan jalan, saluran bawah paving, saluran pembawa, atau rintisan jalan di samping saluran yang ada. Memang, semua membutuhkan anggaran yang besar. 

BACA JUGA:Operasi Keselamatan Candi 2025, Polres Tegal Gelar Edukasi Tingkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

BACA JUGA:LPD Aisyiyah Kabupaten Tegal Adakan Diklat Berjenjang Tingkat Mahir Bagi Guru PAUD

Sutari meminta DPUPR memprioritaskan anggaran yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Apalagi bisa dikaji menyusun penyelesaian dengan anggaran Dinas dan Pokir DPRD. Menurutnya, masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan penanganan. Misalnya, di Kelurahan Krandon, yang masih tampak genangan saat ditinjau.

“Setelah banjir 18 Januari, sebelas hari masih tergenang. Begitu mau disedot, hujan turun. BPBD, PU, memanfaatkan alkon. Setelah disedot dua setengah jam turun sepuluh senti. Namun, hujan turun lagi,” cerita Sutari. 

Menangani banjir merupakan persoalan melindungi masyarakat. Itu mengingat yang terdampak ada anak sekolah, orang tua jompo, ibu yang mau melahirkan, dan warga difabel, dengan kondisi yang tidak nyaman, mengingat kamar, ruang tamu dipenuhi air, belum lagi jalannya banjir. Licin, kotor, gatal, itu sudah pasti. “Sadarkan hati dan pikiran dari sisi kemanusiaan,” imbuh Sutari.

Sutari mengemukakan, persoalan drainase belum saling support. Karena itu, ke depan berharap memiliki sebuah Perda Tata Kelola Drainase untuk menampung semua solusi terkait anggaran, detail engineering design, studi kelayakan, dan sebagainya. Di samping itu, belum teriris dengan Pemerintah Provinsi, terutama perihal saluran irigasi.

BACA JUGA:DLH Kabupaten Tegal Bekali Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup TPAS Penujah

BACA JUGA:BPBD Kabupaten Tegal Hentikan Pencarian Warso

Sehingga, pekerjaan rumahnya sejauh mana mengkomparasikan output dengan keinginan menangami persoalan banjir. DPUPR agar mengkoordinasikannya ke DPU Provinsi. “Mohon doa restu agar dengan Perda yang akan dihadirkan dapat memberikan support, dan bisa menjadi tools dalam menyelesaikan persoalan banjir,” papar Sutari. (adv)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: