Bupati Blora Dukung Pemerintah Pusat Keluarkan Kebijakan Efisiensi Anggaran

BLORA, diswayjateng.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentu saja berdampak kepada rencana pembangunan dan keuangan di pemerintah daerah.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran juga terjadi di Kabupaten Blora.

Seperti diketahui, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait kebijakan efisiensi anggaran itu.

BACA JUGA:Warga Hanya Perlu Membawa Syarat Ini Supaya Bisa Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Blora

BACA JUGA:Pertunjukan Barongsai Ramikan Perayaan Cap Go Meh di Blora

"Masih kita rapatkan, mana saja yang akan diefisiensikan," ujar politisi PKB itu, Kamis 13 Februari 2025.

Sebelumnya, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Blora sudah blak-blakan terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Dua OPD tersebut yakni DPUPR dan BPPKAD Kabupaten Blora. Untuk DPUPR Blora karena efisiensi anggaran itu, sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus ditunda.

Meski begitu, Arief menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan tetap mendukung program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Dan tentunya kita juga mendukung apa yang menjadi program pusat," ujarnya.

BACA JUGA:Pagar Pasar Hewan Roboh. Dewan Minta Tanggungjawab Kontraktor

BACA JUGA:Website BPPKAD Diretas, Bukti Pengamanan IT Dinkominfo Blora Lemah

Pihaknya, bersama jajaran yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akan melakukan kajian terkait efisiensi anggaran.

"Ya masih dikaji ya karena sudah jelas, dari sana (pemerintah pusat) nanti perjalanan dinas sekian, nanti ada ATK sekian, yang dipotong ini sudah sesuai ketentuan," paparnya.

Jawa Tengah Laksanakan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sumber: