Dampak Pemangkasan Dana Desa, Operasional di Batang Sempat Nol Rupiah

BATANG, diswayjateng.com - Pemerintah Kabupaten BATANG terus memutar otak menjaga denyut pemerintahan desa di tengah fluktuasi dana desa dan alokasi dana desa pada periode anggaran 2025 hingga 2026. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, Handy Hakim, menyebut terdapat 239 desa yang seluruhnya bergantung pada skema pendanaan pusat dan daerah.

“Jumlah desa di Kabupaten Batang ada 239 desa dan semuanya harus kita pastikan tetap bisa menjalankan roda pemerintahan. Karena pemotongan kemarin, dana operasional desa sempat tidak ada,” kata Handy Hakim di kantornya, Selasa 3 Februari 2026.

Namun, kondisi cukup berat sempat terjadi pada tahun 2025 ketika ADD mengalami penurunan drastis hingga operasional desa sempat bernilai nol.

BACA JUGA: Cuaca Ekstrem, Wakil Ketua DPRD Batang Desak Bulog Percepat Serapan Gabah Petani

BACA JUGA: Kritik Musrenbang, DPRD Batang Tofani: Isu Pendidikan Seolah Terlupakan

“Kita berupaya keras agar desa tetap punya dana operasional, karena tanpa itu roda pemerintahan bisa macet,” ujar Handy.

Permasalahan itu bahkan sampai di ruang rapat DPRD Kabupaten Batang.

Setelah melalui usulan pamong desa dan pembahasan alot bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya diputuskan setiap desa mendapatkan dana operasional Rp 15 juta.

Dana tersebut diambil dari pos dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BACA JUGA: Berbekal 70 ton Aspal Tiap Hari, BBPJN Jateng-DIY Berburu Lubang Jalan Pantura Batang-Pemalang

BACA JUGA: DPUPR Batang Kebut Lelang Dini, Tiga Proyek Strategis Siap Digarap Awal 2026

“Konsekuensinya memang masih ada pekerjaan rumah, terutama terkait honor kader dan kelembagaan desa,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Batang bersama DPRD juga tengah mendorong peningkatan jumlah desa mandiri. Berdasarkan data terakhir, jumlah desa mandiri di Kabupaten Batang baru mencapai 17 desa.

Sumber: