Dampak Pemangkasan Dana Desa, Operasional di Batang Sempat Nol Rupiah

“Masih sedikit, dan ini menjadi perhatian kami untuk terus mendorong peningkatannya,” kata Handy.

Ia mengakui masih terdapat perbedaan sudut pandang di kalangan kepala desa terkait status desa mandiri.

“Sebagian kepala desa beranggapan jika sudah mandiri maka bantuan akan berkurang, padahal itu tidak benar dan tidak mempengaruhi bantuan ke desa,” tegasnya.

Pemkab Batang justru tengah menyiapkan rekomendasi pemberian insentif desa dari pemerintah daerah sebagai bentuk reward bagi desa mandiri.

Rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Bupati Batang sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola desa.

Selain itu, Pemkab Batang juga menggulirkan Program Pengembangan Kecamatan melalui dana PIK per kecamatan untuk menambah dukungan operasional desa.

“Skemanya memang tidak langsung di desa, tetapi melalui penganggaran di pemerintah kabupaten agar lebih fleksibel,” pungkas Handy.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon menyebut bahwa rapat terkait anggaran pemerintah desa melahirkan enam rekomendasi.

Komisi I DPRD Batang melahirkan 6 rekomendasi:

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk memberikan Dana Insentif Desa kepada desa yang berprestasi.

Perlu adanya optimalisasi bimbingan teknis kepada pemerintah desa terkait tata kelola Pemerintahan Desa demi tercapainya peningkatan status desa di Kabupaten Batang.

Pagu Indikatif Kecamatan bisa diperuntukkan untuk pembangunan yang menjadi kewenangan Desa-Desa di Kecamatan tersebut sesuai dengan keputusan Musrenbangcam.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus hadir dalam rangka mencarikan solusi bagi desa yang masih bermasalah terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai KDKMP.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bisa memberikan penyertaan modal kepada KDKMP.

Operasional Pemerintah Desa pada tahun 2026 agar ditambah menjadi minimal 20 juta.

Sumber: