HPP Gabah Naik, Petani Diuntungkan, Pengusaha Siapkan Strategi Baru

SOLO, diswayjateng.id - Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Panen Kering (GPK) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan kebijakan ini memerlukan modal lebih besar bagi pengusaha penggilingan padi, namun mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani.

“Kalau dari Perpadi sebenarnya kita lihat dengan naiknya modal lebih besar. Kalau dari segi petani tentunya kita harus mengerti pemerintah mempunyai keinginan intuk menaikkan pendapatn petani,”katanya ditemui di Munas Perpadi di Diamond Convention Hall, Solo, Selasa 14 Januari 2025.

Sutarto menegaskan kesiapan pihaknya dalam menghadapi kebijakan yang akan berlaku mulai 15 Januari 2025, seraya menyebut bahwa kenaikan ini merupakan hasil diskusi panjang antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA:DPRD Jateng Periode 2024-2029: 60 Persen Anggota Baru, Harapan Perubahan Positif

"Iya penerapan besok, karena itu juga permintaan kita waktu tanda tangan dengan pemerintah. Itu artinya pemerintah memperhatikan hulu juga,” jelasnya. 

Ia juga menekankan pentingnya strategi yang efektif, termasuk fokus pada kualitas gabah untuk memenuhi cadangan beras pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP baru.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyoroti kondisi harga gabah yang sempat anjlok hingga Rp 5.400 per kilogram di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Bule Australia Belajar Membuat Blangkon di Klaten

Ia mengingatkan tengkulak agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan petani, dan memastikan Bulog siap melaksanakan penyerapan gabah dengan harga yang telah ditetapkan.

"Saya minta tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani. Karena itu 2 hari lagi Bulog juga harus siap serap gabah sesuai dengan HPP," ujar dia dalam keterangannya, Senin 13 Januari 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani sekaligus menjaga stabilitas sektor pangan nasional.

 

Sumber: