Mantan Sekda dan DPR Sragen Dorong APH Pastikan Kontraktor Jembatan Butuh Tak Kabur

SRAGEN, jateng.disway.id – Peristiwa melengkungnya tulangan Jembatan Butuh akibat diterjang arus Bengawan Solo menjadi sorotan publik. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Masaran dan Plupuh ini perlu melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses penyelesaiannya. Hal ini dilakukan agar kontraktor tidak kabur karena proyek tersebut terancam telat.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen Tatag Prabawanto menyayangkan perencanaan pembangunan jembatan dan teknik pembangunannya. Karena belum jadi pada saat musim hujan. Selain itu menyerap anggaran APBD Sragen cukup besar.

”Tahap kedua ini sekitar Rp 14 miliar, belum abutment tahap pertama itu sekitar Rp 6 miliar. Ini lebih mahal daripada jembatan Pangeran Samudro Gunung Kemukus,” terangnya Rabu (13/11).

Semestinya sudah diprediksi lewat bulan Oktober sudah masuk musim hujan. Namun melihat progres pembangunan, jika dinas terkait mengklaim sudah mencapai 70 persen, pihaknya menilai baru sekitar 40-50 persen.

BACA JUGA: Baru Dikerjakan, Tulangan Jembatan Butuh Sudah Melengkung

BACA JUGA: Musim Penghujan, Banjir Bakal Jadi Momok Pembangunan Jembatan Butuh

Tatag mendesak dinas terkait untuk menggandeng APH untuk ikut melakukan pengawasan pekerjaan. ”Sulit kalau sampai kontraktor kabur, paling di Blacklist. Melihat pencairan anggaran sudah cukup besar harus lebih ketat. Kontraktor harus ada di lokasi, Libatkan polisi bawa borgol untuk memastikan tidak kabur, dengan pengawasan APH,” selorohnya.

 

Tatag menegaskan jangan sampai ada kebijakan kahar atau force major terkait pembangunan jembatan ini. Berkaca dari pekerjaan jembatan Gunung Kemukus beberapa tahun lalu, juga tidak diberlakukan force major.

”Saya ingat jembatan gunung kemukus, mengalami kendala pengelasan karena air semakin tinggi. Itu juga ditolak kahar, kalau ini kan sudah jelas pengerjaan melalui bulan musim hujan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen Albert Pramono Susanto memastikan upaya percepatan pekerjaan. Dia menekankan tidak ada kahar dalam pekerjaan jembatan tersebut. ”Saya tidak mau kahar, ini bagian resiko dari kontraktor. Kalau harus mengulang pekerjaan resiko mereka. Terpaksa terlambat ya harus kena denda,” tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Sragen Muhammad Harris Effendi mengatakan pihak dewan akan mengecek lokasi proyek jembatan pada Jumat (15/11). Sedangkan melihat proses pelaksanaan seharusnya menggunakan crane dalam proses pengerjaan. Sehingga metode pekerjaan dengan sistem katrol tidak terpengaruh kondisi sungai banjir. Sedangkan dampak dari kejadian itu, kontruksi jembatan harus ganti semua. Lantaran besi yang melengkung dianggap rusak dan bila dipaksakan tetap terpasang akan mempengaruhi kedepannya.

“Seharusnya pekerjaan tidak manual, karena rawan terkena banjir. Untuk memastikan pelaksanaan proyek jembatan, komisi III akan mengecek ke lapangan harus Jumat besok,” tandas Haris.

Senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Sragen Sugiyarto menjelaskan akan memanggil pihak DPU meminta penjelasan soal pengerjaan proyek jembatan tersebut.

Sumber: