Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pemalang Soroti Pertanggungjawaban APBD 2023, Ada Apa?

DISWAYJATENG PEMALANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang. Menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Pandangan umum Fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, banyak permasalahan disoroti.

Sekretaris Fraksi PKS Daliwan menyampaikan harapan terhadap  pelaksanaan APBD 2023. Agar memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Untuk itu perlu adanya pengukuran indikator dampak kebijakan APBD ini yang langsung dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:Pantarlih Bermasalah, Bawaslu Kabupaten Tegal akan Tindak Tegas

Selain itu, evaluasi terhadap APBD 2023  dalam rangka mengidentifikasi alokasi yang ada mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Serta terpenuhinya peningkatan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Mendasari hal itu, maka pandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan jawaban dari eksekutif secara jelas. 

BACA JUGA:Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Raih Penghargaan

Diantaranya, terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurutnya, Silpa pada tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumya. Pos Silpa tahun 2023 Rp160,9 miliar. Dibandingkan Silpa tahun 2022 sebesar Rp155,7 miliar, ada kenaikan sebanyak 3,33 persen. Adanya kenaikan Silpa itu, memicu adanya pertanyaan dari fraksi yang meminta jawaban dari pemerintah daerah.

"Silpa tahun 2023 meningkat 3,33 persen, jika dibandingkan tahun 2022. Kenaikan itu, apakah terdapat kesalahan dalam perencanaan anggaran sehingga terjadi Silpa  dalam APBD 2023,"katanya.

BACA JUGA:Pameran Flora dan Fauna di Taman Bungah Slawi

Daliwan juga mempertanyakan berapa besar Silpa itu dibandingkan dengan total anggaran yang dianggarkan dalam APBD 2023. Dari pertanyaan itu, Fraksi PKS meminta komponen pembentuk Silpa dalam APBD 2023 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan.

Termasuk realisasi pendapatan yang ada di APBD 2023, juga dipertanyakan oleh Fraksi PKS, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD 2023 atau tidak. Jika ada perbedaan signifikan, maka  penyebab dan bagaimana pemerintah daerah dalam upaya untuk mengatasinya.

BACA JUGA:Bupati Pemalang: Masalah Sampah Tanggung Jawab Bersama

"Pelaksanaan APBD tahun 2023 ini, diharapkan berpengaruh positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang. Untuk itu Fraksi PKS ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah berupa indikator khusus yang digunakan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi masyarakat dari pelaksanaan APBD 2023,"paparnya.

Sumber: