Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Temukan Banyak Masalah saat Reses

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Temukan Banyak Masalah saat Reses

LAPORAN - Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Nofiyatul Faroh membacakan hasil laporan reses saat Rapat Paripurna.Foto:Yeri Noveli/jateng.disway.id--

DISWAYJATENG, SLAWI - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tegal menemukan banyak masalah saat menggelar reses di masing-masing daerah pemilihan (dapil) nya.

Permasalahan itu terkuak saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal tentang laporan hasil pelaksanaan reses, di Gedung DPRD setempat.

Ketua Fraksi PKB H. Miftachudin mengatakan, permasalahan yang ditemukan anggotanya saat reses yakni soal kenakalan remaja, ketimpangan ekonomi masyarakat kelas bawah, sampah yang masih membludak, banyaknya jalan yang rusak, dan harga bahan pokok yang mulai naik serta tarif transportasi umum yang juga naik. Sehingga, daya beli masyarakat mulai menurun. 

BACA JUGA:Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan

Karena itulah, pihaknya mengajak seluruh stakeholder, baik eksekutif maupun legislatif untuk segera memberikan solusi konkrit.

Sehingga fenomena ini tidak berlarut-larut. Tidak ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Tegal.

"Kami minta pemerintah daerah segera memetakan semua akar permasalahan ini," kata Miftachudin.

BACA JUGA:Tongkat Komando Satradar Tegal Berpindah Tangan

Dia berujar, hasil reses anggota Fraksi PKB pada masa persidangan II tahun 2024, ada sejumlah usulan atau aspirasi dari masyarakat. Diantaranya, pemerintah harus mampu menekan inflasi, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU), infrastruktur jalan, talud dan saluran air.

Selain itu, pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang efektif dan transparan terhadap dana desa. Termasuk juga harus memperhatikan peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal.

BACA JUGA:Polres Tegal Beri Dukungan kepada Anggota KPPS yang Sakit

Menurut Miftach, madrasah dan TPQ juga harus ditambah kuota bantuannya. Begitu pula dengan rumah tidak layak huni (RTLH). Karena di Kabupaten Tegal, masih banyak rumah warga yang rusak tapi tidak mampu memperbaikinya.

"Khusus untuk sampah, harus diperhatikan. Karena masih banyak sampah yang membludak," tukasnya. (adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: