Peraturan Terbaru OJK Tentang Fintech, Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan POJK 77/2016 menyatakan bahwa OJK berwenang memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha, pembatasan kegiatan usaha, denda sejumlah uang tertentu jika fintech OJK tetap melakukan pelanggaran usai mendapatkan peringatan tertulis.

Substansi Aturan Terbaru Fintech

Melalui siaran pers dengan nomor SP 40/DHMS/VII/2022 pada 15 Juli 2022 lalu dirilis peraturan OJK terbaru 2022 yakni :

BACA JUGA:OJK Keluarkan 7 Aturan Pinjol Terbaru 2024 dengan Bunga dan Denda Rendah, Debt Collector Dilarang Asal Tagih!

1. Fintech harus memiliki badan hukum perseroan terbatas dengan modal disetor saat pendirian sedikitnya Rp.25.000.000.000,-
2. Fintech memiliki minimal 1 pemegang saham pengendali dan harus memperoleh izin usaha dari OJK terlebih dulu.
3. Penyelenggara fintech konvensional bila ingin menjadi penyelenggara dengan prinsip syariah harus mengantongi persetujuan dari OJK terlebih dahulu.
4. Calon pihak direksi, pemegang saham pengendali, dewan pengawas syariah, komisari harus memperoleh persetujuan dari OJk sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
5. LPBBTI melalui pendanaan produktif dan multiguna.
6. Batas maksimum pendanaannya pada setiap pembeli dana dan afiliasi maksimum 25 % dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan.
7. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum ekonomi pendanaan dan bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra distribusi atas surat berharga negara.
8. Fintech menggunakan sistem elektronik dalam berkegiatan usaha dan dikuasai serta dikendalikan oleh penyelenggara.
9. Fintech menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data fintech lending OJK terintegrasi dengan sistem elektronik milik penyelenggara pada pusat data fintech lending.
10. Ekuitas fintech paling sedikit berkisar Rp12.500.000.000 dan memiliki sedikitnya 2 anggota direksi, 1 anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah direksinya.
11. Fintech syariah memiliki minimal 1 anggota dewan pengawas syariah (DPS).
12. Fintech wajib menjalankan unit audit internal dengan 1 orang sumber daya manusia dan permohonan izin, persetujuan dan pelaporannya harus melalui sistem jaringan komunikasi data milik OJK.

Peraturan OJK tentang pinjaman online atau fintech di atas berlaku mulai dari 4 Juli 2022. Aturan di atas sekaligus mencabut POJK 77/2016  yang sebelumnya berlaku.

 

Demikian beberapa informasi mengenai peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang fintech yang perlu kalian perhatikan dan ketahui. Semoga bermanfaat. (*)

Sumber: