Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pemalang Sulit Diatasi Jika Masalah Masyarakat Tidak Direspon dengan Baik

DISWAYJATENG, PEMALANG - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten PEMALANG H Nuryani pesimis kemiskinan ekstrem dapat diatasi. Jika persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat tidak di respon dengan baik. Seperti adanya aksi  demo yang dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten PEMALANG kemudian tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan saat melakukan rapat kerja bersama Dinas Sosial KB PP beserta Koordinasi dan pendamping PKH dan BPNT di ruang rapat gedung dewan.

BACA JUGA:Jalin Kerja Sama untuk Wujudkan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tegal

H Nuryani lebih lanjut menyampaikan bahwa  kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang yang ditargetkan tahun 2024 zero dapat tercapai. Jika semua permasalahan yang ada dapat diatasi. 

"Namun demikian, ketika ada permasalahan, misal yang muncul di media sosial dan warga masyarakat banyak melakukan demo. Kemudian tidak ditanggapi dengan baik, maka target kemiskinan ekstrem zero di tahun 2024 akan dipertanyakan,"katanya.

BACA JUGA:Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Optimis Menang di Jawa Tengah

Menurutnya,  kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang  sangat luar biasa. Selain itu masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang juga sangat luar biasa rendahnya. 

“Karena untuk IPM Kabupaten Pemalang nomor dua dari bawah dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah 67,19 persen,"ujarnya.

BACA JUGA:Perayaan Natal, Bupati Tegal Umi Azizah Minta Jaga Kerukunan dan Perkuat Toleransi

Belum lagi masalah pendidikan, rata rata lama sekokah 6,5 tahun, meskipun di Kabupaten Pemalang ada yang gelar doktor, S2, S1. Namun jika diakumulasikan dari jumlah penduduk 1,5 juta jiwa maka di rata-rata lulus kelas VI SD dan kelas VII semester 1 SMP. 

"Artinya tingkat pendidikan di Kabupaten Pemalang itu sangat rendah. Angka anak tidak sekolah masih cukup tinggi, ada 30 an ribu anak tidak sekolah, masalah ini akan mempengaruhi IPM,"tandasnya. 

Sumber: