PW IPHI Jateng Protes Dugaan Praktik Intervensi dan Intimidasi ke PD IPHI

PW IPHI Jateng Protes Dugaan Praktik Intervensi dan Intimidasi ke PD IPHI

Ketua PW IPHI Jateng hadir di Kantor Kemenag Kanwil Jateng bersama Dr dr Masrifan Djamil MPH MMR Wakil Ketua dan Dr Moh Nasih MAg Sekretaris.--hajinews.co.id

DISWAY JATENG - Pengurus Wilayah (PW) Dr dr Masrifan Djami MPH MMR
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Tengah yang dipimpin Drs H Harsono bersilaturrahim dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jateng, Jum’at (10/12/2023) pagi.

Harsono diterima Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov Jateng Dr H Wahid Arbani SAg MSI didampingi Kasubag Kepegawaian dan Hukum Hartanto, karena Kakanwil Kemenag Prov Jateng H Mustain Ahmad SH MH  sedang melakukan Rapat Kerja (Raker) di Jakarta.

Wakil Ketua IPHI Jateng Dr dr Masrifan Djamil MPH MMR yang ditunjuk Ketua IPHI Jateng sebagai juru bicara dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa hal sebagaimana dikutip redaksi hajinews.co.id dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA:Rakerwil IPHI Jateng Dukung Pengaturan Haji Hanya Sekali

Pertama, permasalahan dualisme IPHI Pusat dan Jateng belum tuntas. Masih ada dua kepengurusan IPHI dari pusat sampai daerah.

Untuk itu, klaim di media massa oleh Prof Imam Taufiq MAg bahwa IPHI Jateng sudah satu adalah tidak benar.

Kedua, permasalahan secara ringkas mengapa ada dualisme kepengurusan IPHI Jateng dapat dikaji dalam surat PW IPHI Jateng dan lampiran berkas yang diserahkan pada pertemuan tersebut.

Namun perlu diingat bahwa proses konflik di IPHI sekarang sudah masuk ranah hukum karena ada tindak pidana dari pihak yang diduga memalsukan dokumen. Kasus tersebut dilaporkan Ketua Umum PP IPHI H Ismed Hasan Putro.

Ketiga, PW IPHI Jateng menyatakan keberatan dengan cara-cara intervensi yang dilakukan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (atau kepalanya) terhadap Pengurus Daerah IPHI Kabupaten/Kota.

IPHI Jateng versi “Muktamar Jakarta” diduga “menggunakan” institusi Pemerintah untuk memecah belah IPHI dan mengintimidasi beberapa PD IPHI Kabupaten/Kota.

Keempat, IPHI bukan instansi Pemerintah atau di bawahnya atau  instansi sebaliknya.

BACA JUGA:407 Jamaah Haji Brebes Tiba ke Kampung Halaman

Kelima, karena IPHI masih dalam masalah hukum, dimohon agar Kanwil Kemenag Provibsi Jateng dan level Kabupaten/Kota tidak memberikan dukungan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Atau melakukan intervensi dan intimidasi kepada PD IPHI Kabupaten /Kota yang PW IPHI Jateng dipimpin Drs H Harsono MBA. Mohon Kanwil Kemenag semua level netral dan menjaga jarak yang sama.

Menurut informasi, suasana silaturrahmi berlangsung cair dan penuh ukhuwah. Kemudian atas nama Kakanwil Kemenag Provinsi Jateng Wahid dan Hartanto menyatakan bahwa Kanwil Kemenag Prov Jateng netral, bersifat pembinaan dan tetap menjadi mitra IPHI dalam pelayanan calon jamaah haji dan pemberangkatannya.

Para pejabat tersebut pun baru mengetahui adanya dualisme dalam IPHI di Pusat dan Jateng. (rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: