Fraksi di DPRD Kabupaten Pemalang Setujui Raperda Tentang APBD 2024

DISWAYJATENG, PEMALANG – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten PEMALANG sepakat dan menyetujui Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Pernyataan persetujuan fraksi disampaikan melalui pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna di gedung dewan, kemarin.

Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 sebelumnya telah melalui proses pembahasan di masing-masing komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya. Dari hasil rapat komisi dialkukan pembahasan melalui rapat pimpinan DPRD. Setelah itu diparipurnakan dalam gelar rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang, termasuk dihadiri Bupati Pemalang. Adapun hasil fraksi dalam menyampaikan pandangan akhir fraksinya semua sepakat dan menyetujui Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 tersebut. 

BACA JUGA:346 Rumah Di Desa Sidomulyo Tegal dapat Bantuan Pasang Listrik Gratis, Bupati: Terimakasih PLN

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana dalam sambutannya saat memimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa kepala daerah dan DPRD itu, bersama-sama wajib menyetujui  Raperda tentang APBD. 

“Paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,” terangnya.

Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama itu, kemudian disampaikan kepada gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh DPRD. Kemudian penyampaian Raperda paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan rancangan.

BACA JUGA:Mantap! Tahun 2023, Dinsos Kabupaten Tegal Gelontoran Bantuan Asistensi Sosial Rp 1.590.104.000

Terkait pandang akhir fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, banyak saran dan masukan yang disampaikan.  Diantaranya dari fraksi PDIP menyampaikan beberapa saran dan masukannya yaitu masih kompleksnya permasalahan yang ada di Kabupaten Pemalang.  

Seperti masalah sampah dan anak tidak sekolah. Selain itu masalah kemiskinan, kekerasan pada perempuan dan anak yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Fraksi PDIP juga berharap, anggaran APBD yang ada bisa digunakan secara cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber: