Persoalan tersebut, menurut dia, sebelumnya sudah disampaikan kepala dapur kepada pihak mitra maupun yayasan. Namun, belum ada tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi kekurangan personel.
“Memang tidak adanya koordinasi yang baik, kerja sama yang baik antara yayasan kemudian mitra dengan kepala dapur. Kepala dapur sudah menyampaikan kekurangan personel,” kata Trenggono.
Ia meminta persoalan jumlah penerima manfaat dan kemampuan personel dapur diperhitungkan secara serius.
“Jangan memaksakan penerima manfaat yang banyak, padahal kekuatan ataupun personel yang ada di dapur relawan ini tidak memadai,” ujarnya.
Menurut Trenggono, kondisi tersebut terlihat ketika BGN melakukan pemeriksaan langsung. Jumlah penerima manfaat cukup banyak, sementara sejumlah relawan disebut telah mengundurkan diri sehingga tenaga yang tersedia menjadi berkurang.
“Dengan adanya penerima manfaat yang cukup banyak, ternyata relawannya ada yang mengundurkan diri, kurang. Terus sudah disampaikan ke mitra maupun yayasan tapi belum ada tindak lanjut,” katanya.
Karena itu, Trenggono menekankan pentingnya koordinasi antara yayasan, mitra dan kepala dapur. Menurut dia, seluruh pihak harus memastikan kapasitas dapur dan jumlah personel sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Terkait hasil pemeriksaan tersebut, BGN menyatakan akan melakukan tindakan terhadap SPPG Bawang. Namun, bentuk keputusan akhir masih menunggu hasil investigasi.
“Jelas kita suspend, apa suspend berat ya. Nanti kita mengarah ke mana, kita lihat investigasi. Kalau memang sudah tidak layak lagi ya mungkin kita tu tutup,” ujar Trenggono.
Trenggono juga memastikan pengawasan akan diperluas ke SPPG lain. Pengawasan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN, tetapi melibatkan pemerintah daerah dan unsur lain sesuai kewenangannya.
“Jelas. Jadi begini, pengawasan ini kan program pemerintah. Semua berhak mengawasi, bukan hanya dari BGN saja,” katanya.
Ia menyebut pemerintah daerah, termasuk Bupati dan jajaran, juga memiliki peran dalam membantu pengawasan pelaksanaan MBG.
“Pemda pun, Bapak Bupati, kemudian jajaran ikut bantu mengawasi,” ujarnya.
Menurut Trenggono, unsur TNI dan Polri di daerah juga dapat ikut membantu pengawasan sesuai wilayah dan kewenangannya.
“Bukan juga dari TNI Polri. Nanti kalau memang jajaran di bawahnya ada di wilayahnya juga ikut membantu mengawasi,” katanya.
Pengawasan bersama tersebut, kata dia, diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi ketentuan keamanan pangan dan dapat dikonsumsi dengan baik oleh penerima manfaat.