Tolak Upah Murah, Ratusan Buruh Kepung Kantor Dinperinaker Rembang

Tolak Upah Murah, Ratusan Buruh Kepung Kantor Dinperinaker Rembang

Ratusan buruh yang tergabung dalam gabungan serikat pekerja di Kabupaten Rembang kembali turun ke jalan pada Jumat (20/11/2026) pagi. Sekitar 150 massa aksi menggeruduk Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Rembang. - disway--

REMBANG, diswayjateng.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam gabungan serikat pekerja di Kabupaten Rembang kembali turun ke jalan pada Jumat (20/11/2026) pagi. Sekitar 150 massa aksi menggeruduk Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Rembang di Jalan Pemuda untuk mengawal jalannya rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027.

 

Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada Kamis (19/11/2026), saat para buruh mengawal rapat pra-sidang Dewan Pengupahan di Hotel Pollos Rembang.

 

Dalam aksinya, para pekerja menyuarakan satu tuntutan mutlak, yakni penetapan UMK 2027 harus memenuhi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Rembang yang berada di angka Rp 3,4 juta lebih.

 

BACA JUGA:  130 Pemotor Tewas di Pantura Batang, DPUPR Bidik Jalur Lambat Dekat Kawasan Industri


BACA JUGA:  Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam saat Latihan Renang di Slawi, Keluarga Ikhlas dan Tolak Otopsi

 

Pimpinan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, menegaskan bahwa tidak ada ruang tawar-menawar terkait tuntutan tersebut. Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar untuk buruh pabrik yang tergabung dalam aliansi, melainkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Rembang.

 

"Tuntutan hari ini jelas, kami menuntut KHL 100 persen, tidak ada tawar-menawar, tolak upah murah. Karena itu adalah kebutuhan hidup layak untuk Kabupaten Rembang," tegas Emon di sela-sela aksi, Jumat (20/11/2026).



Emon menjelaskan, regulasi terbaru mengamanatkan pengambilan angka tertinggi sebagai acuan. Pihaknya pun mempertanyakan langkah Dewan Pengupahan yang terkesan terburu-buru menggelar rapat pleno pada hari Jumat, sebelum Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah resmi diumumkan.

 

"Kami sudah mengusulkan hari Senin saja seperti Kabupaten Jepara yang penetapannya hari Senin, itu lebih aman. Kalau hari ini ditetapkan lalu ternyata nanti malam atau Sabtu UMP keluar dan angka UMK kita lebih rendah dari UMP, maka itu batal demi hukum dan harus perundingan ulang," jelasnya.

 

Meski demikian, massa buruh tetap hadir mengawal rapat sesuai undangan resmi. Emon pun memberi sinyal bahwa serikat buruh telah menyiapkan langkah lanjutan jika hasil rapat pleno tidak sesuai harapan.

 

"Kami sudah punya plan A, B, dan C jika hari ini tidak ada hasil sesuai tuntutan," imbuhnya.

 

Di lokasi yang sama, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP SPSI PT Parkland World Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang, Adimas Dwi Nugroho, membeberkan ketimpangan yang dirasakan para pekerja saat ini.

 

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), KHL Provinsi Jawa Tengah tercatat di angka Rp 3,7 juta, sementara turunannya untuk KHL Kabupaten Rembang mencapai Rp 3,4 juta. Angka tersebut terpaut sangat jauh dari UMK Rembang tahun 2026 yang hanya sebesar Rp 2.386.305.

 

"Selisihnya sangat jauh. Akibat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, mohon maaf, banyak teman-teman buruh yang akhirnya terjerat pinjol (pinjaman online). Kami tidak mau kondisi seperti itu terus terjadi," ungkap Adimas.

 

Ia berharap Dewan Pengupahan dapat menerbitkan berita acara yang merekomendasikan UMK 2027 sebesar Rp 3,4 juta sekian kepada Bupati Rembang.

 

BACA JUGA:  Kejari Kendal Tahan Anggota DPRD dari Golkar yang Tersangkut Kasus Koperasi

 

BACA JUGA:  Atasi Krisis Air Bersih, Dinkes Kabupaten Tegal Gelontorkan 24 Tangki Air ke Tiga Kecamatan

 

"Jika UMK tinggi, secara otomatis daya beli masyarakat akan naik, dan pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang," pungkasnya.

 

Sementara itu, hingga pukul 11.30 WIB, hasil rapat pleno belum mencapai kesepakatan. Rapat akhirnya ditunda sementara dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WIB setelah pelaksanaan Salat Jumat. Hingga kini, massa aliansi buruh masih bertahan dan menunggu di depan Kantor Dinperinaker Rembang untuk mengawal hasil keputusan rapat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait