"APBD harus kita pastikan bukan hanya habis dibelanjakan, tetapi tepat dibelanjakan. Bukan sekadar tinggi penyerapannya, tetapi besar manfaatnya," ujar Muafie.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan akan mempertimbangkan berbagai pandangan DPRD dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan masukan dari DPRD menjadi bahan pertimbangan eksekutif dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
"Terima kasih atas pandangan konstruktif yang tentunya akan menjadi pertimbangan kami di eksekutif dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Batang," kata Suyono.
Menurut Suyono, setiap perubahan kebijakan penganggaran harus memperhatikan berbagai aspek sebelum ditetapkan. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengedepankan kehati-hatian dalam penyusunan sekaligus pelaksanaan anggaran perubahan.
"Kita dalam penganggaran sangat berhati-hati sesuai dengan warning-warning dari KPK," ujarnya.
Suyono menyebut pemerintah daerah juga memperhatikan berbagai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan keuangan daerah.
Kehati-hatian tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan. Selain aspek keuangan, Suyono menilai kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.
"Dalam menurut saya, misalkan tentang keuangan, kesejahteraan sosial juga harus diperhatikan," katanya.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dilihat berdasarkan besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah. Dampak program terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Dengan demikian, perubahan APBD diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian angka, tetapi menghasilkan program yang benar-benar bermanfaat. Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batang sesuai tahapan pembahasan.
Pandangan fraksi menjadi bagian dari proses tersebut sebelum rancangan perubahan APBD memperoleh persetujuan bersama. Sorotan Fraksi PKB sekaligus menempatkan efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, dan manfaat anggaran sebagai perhatian utama.
Sementara pemerintah daerah menegaskan pentingnya kehati-hatian agar perubahan anggaran tetap sesuai aturan dan memberikan manfaat masyaraka