Fraksi PKB juga mencermati kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD tersebut. Target PAD meningkat dari sekitar Rp435,78 miliar menjadi Rp450,60 miliar, atau bertambah sekitar Rp14,82 miliar.
Muafie mengapresiasi kenaikan tersebut, tetapi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak meningkatkan PAD dengan menambah beban masyarakat.
"Pemerintah daerah perlu lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan melalui perbaikan basis data, pengelolaan aset, pencegahan kebocoran, serta penggalian sumber-sumber pendapatan baru," ujarnya.
Menurut dia, optimalisasi pendapatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat kecil maupun pelaku usaha. Fraksi PKB kemudian memberikan perhatian terhadap lonjakan belanja modal dalam rancangan Perubahan APBD 2026.
Belanja modal meningkat sekitar 54,18 persen, dari sebelumnya Rp156,21 miliar menjadi Rp240,85 miliar.
Kenaikan tersebut dinilai dapat menjadi peluang mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Namun, Muafie meminta pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan program karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
"Fraksi PKB tidak ingin tambahan belanja modal justru berakhir pada penumpukan pekerjaan di akhir tahun atau menjadi anggaran yang kembali tidak terserap," tegasnya.
Selain belanja modal, Fraksi PKB menyoroti penurunan belanja transfer yang mencapai sekitar Rp113,86 miliar. Belanja transfer turun 34,46 persen, dari sekitar Rp330,42 miliar menjadi Rp216,56 miliar.
Penurunan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mendukung pembangunan di tingkat desa. Muafie meminta pemerintah memberikan kepastian bahwa perubahan belanja transfer tidak mengurangi hak keuangan desa.
"Pembangunan Kabupaten Batang tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan dan wilayah pertumbuhan ekonomi baru," katanya.
Menurutnya, desa tetap harus menjadi salah satu pusat perhatian kebijakan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
"Pembangunan kota akan keropos, jika tidak didukung penguatan pembangunan desa," tandas Muafie.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyampaikan tujuh pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten Batang. Pertanyaan tersebut antara lain menyangkut alasan kenaikan belanja ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
Fraksi PKB juga meminta penjelasan mengenai sumber utama kenaikan PAD serta penyebab penurunan pendapatan transfer daerah. Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan penurunan belanja transfer dan rincian kenaikan belanja operasi.
Belanja operasi dalam rancangan perubahan APBD tercatat meningkat sekitar Rp93,23 miliar. Fraksi PKB juga meminta penjelasan mengenai kesiapan realisasi belanja modal hingga akhir tahun anggaran.
Pertanyaan lainnya berkaitan dengan rincian sumber penerimaan pembiayaan sekitar Rp196,33 miliar dalam rancangan perubahan APBD. Fraksi PKB menekankan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.