Selain regenerasi, komposisi perempuan juga menjadi perhatian dalam kepengurusan. Jahirin menyebut DPP PKB menargetkan sedikitnya 35 persen komposisi perempuan.
“Minimal 35 persen komposisi perempuan. Itu juga kita masukkan sebagai pengurus dari Mustasyar, Syuriyah, Rais, kemudian Tanfidz,” ujarnya.
Menurut Jahirin, proses regenerasi tidak membuat pengurus lama tersingkir. Para pengurus sebelumnya tetap diakomodasi dalam struktur kepengurusan baru.
BACA JUGA:Ketua DPRD Suudi Resmi Pimpin DPC PKB Kabupaten Batang 2026-2031
BACA JUGA:Gus Budi Kembali Nahkodai PKB Sragen, Siapkan Jurus Rahasia Untuk Rebut Kursi yang Lepas
Ia mengatakan tidak ada persoalan berarti dalam proses penyusunan kepengurusan tersebut. Kader lama dan kader muda diharapkan dapat bekerja bersama menjalankan agenda partai.
Menuju Pemilu 2029, DPC PKB Kabupaten Pekalongan juga menetapkan target politik melalui kontrak komitmen dan kontrak kerja. Jahirin menyebut terdapat 17 poin kontrak komitmen dan 29 kontrak kerja.
Salah satu target tersebut berkaitan dengan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. Jahirin mengatakan PKB menargetkan peningkatan jumlah kursi dari 14 menjadi 19 kursi.
“Sementara Kabupaten Pekalongan ada 14 kursi. Dalam target kerja yang sudah ditandatangani, nanti dinaikkan menjadi 19 kursi,” kata Jahirin.
BACA JUGA:Masura PKB Jadi Penjaga Ideologi Partai, KH Saifullah Maksum: Kyai Harus Kembali Warnai Politik
BACA JUGA:Rapimwil PKB Jateng Tekankan Penguatan Ideologi dan Spiritualitas Partai
Selain target perolehan kursi, PKB juga menargetkan penyelesaian struktur organisasi hingga tingkat bawah. Pemenuhan kepengurusan DPAC dan DPRt di Kabupaten Pekalongan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Penguatan komunikasi digital juga menjadi bagian dari kontrak kerja kepengurusan. Pengurus didorong aktif memanfaatkan media sosial dan berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau masyarakat.
Jahirin mengatakan PKB juga menyiapkan tim media untuk memperkuat komunikasi partai. Setiap anggota DPR diarahkan memiliki satu tim media.
“Jadi satu anggota DPR itu harus mempunyai satu tim media,” ujarnya.
BACA JUGA:Putus Sekolah Tinggi dan Literasi Rendah, PKB Tegal Desak Bupati Hidupkan Kembali Dewan Pendidikan