Selain itu, masyarakat juga didorong aktif melaporkan kondisi jalan rusak melalui layanan Wadul K1K2 agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, empat tim sudah disiagakan untuk melakukan pemeliharaan jalan secara responsif,” kata Sam’ani.
BACA JUGA: Tradisi Golok golok Menthog Diambang Kepunahan, Mahasiswa di Kudus Tergerak Berikan Solusi
Volume Perbaikan Jalan Dikurangi
Di balik upaya percepatan perbaikan jalan tersebut, pemerintah daerah setempat menghadapi tantangan besar. Yakni berupa kenaikan harga aspal yang sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo mengungkapkan, bahwa fluktuasi nilai dolar berdampak langsung pada harga material konstruksi, khususnya aspal yang menjadi komponen utama pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Pada Maret 2026 lalu, kata Harry, harga aspal curah masih berada di kisaran Rp9.800 per kilogram. Namun saat ini, harganya melonjak hingga mencapai Rp16.500 per kilogram atau naik sekitar 68 persen.
Menurut Harry, kenaikan tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam perencanaan pekerjaan infrastruktur.
“Tentunya kami sudah mengajukan perubahan indeks Satuan Standar Harga (SSH) ke BPPKAD untuk menyesuaikan kondisi harga material saat ini,” imbuh Harry.
Dampak paling nyata dari kenaikan harga aspal, imbuh Harry, adalah berkurangnya panjang ruas jalan yang dapat diperbaiki dengan anggaran yang tersedia. Dengan nilai anggaran yang tetap, volume pekerjaan otomatis harus disesuaikan.
“Kurang lebih total panjang ruas jalan yang akan diperbaiki berkurang sekitar 25 persen,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan kenaikan biaya material, namun Dinas PUPR setempat memastikan program pemeliharaan jalan tetap berjalan.
BACA JUGA: Ribuan Buruh Rokok di Kudus Desak Pemerintah Pusat Kaji Ulang Regulasi Industri Tembakau
BACA JUGA: Tergiur Perhiasan Emas Milik Tetangganya, Mahasiswa di Kudus Nekat Merampok Korban