SEMARANG, Diswayjateng.com – Aset milik Pemerintah Kota Semarang berupa Plaza Simpang Lima di Kawasan Simpang Lima dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya tenan yang tutup dan minimnya aktivitas masyarakat di kawasan yang seharusnya menjadi ikon pusat kota itu.
Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Mararas Apuwara, mendorong pemerintah kota untuk melakukan terobosan dengan menghidupkan kembali Plaza Simpang Lima melalui konsep pusat kuliner dan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, pengisian plaza dengan pelaku UMKM tidak hanya mencegah aset daerah menjadi terbengkalai, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal. Kehadiran pusat kuliner diyakini dapat menarik minat masyarakat untuk kembali berkunjung dan menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang publik yang aktif.
“Plaza Simpang Lima sebenarnya punya potensi besar. Kalau diisi UMKM atau dibuat pusat kuliner, aset ini bisa lebih maksimal dan tidak terkesan mangkrak,” ujarnya kepada Disway jateng, Senin 2 Februari 2026.
Mararas menjelaskan, konsep tersebut dapat menjadikan Plaza Simpang Lima sebagai tempat berkumpul dan bersantai masyarakat, terutama generasi muda.
Ia menilai, aktivitas ekonomi dan sosial yang tumbuh di kawasan tersebut akan menciptakan efek domino bagi sektor lain.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan itu memiliki nilai historis sebagai ruang publik yang pernah ramai di masa lalu. Dengan konsep yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, Plaza Simpang Lima diyakini bisa kembali hidup.
“Dulu tempat ini sempat menjadi lokasi nongkrong warga. Kalau konsepnya dikemas dengan baik dan kekinian, sangat mungkin suasana itu bisa kembali,” katanya.
Selain pengisian UMKM, Mararas menilai penyelenggaraan berbagai kegiatan menjadi faktor penting untuk menarik pengunjung.
Ia menyarankan agar pemerintah kota rutin menggelar agenda seperti bazar kuliner, pameran produk lokal, hingga pertunjukan musik dan seni.
“Event adalah magnet. Kalau ada kegiatan rutin, orang akan datang, UMKM bergerak, dan kawasan jadi hidup,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti masih adanya jabatan kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di Dinas Perdagangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kinerja, terlebih dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi.
“Kalau jabatan strategis dibiarkan kosong terlalu lama, tentu berpengaruh pada kinerja. Padahal target PAD Kota Semarang sangat besar. Pengisian jabatan itu wewenang wali kota,” tegas Mararas.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menegaskan bahwa Dinas Perdagangan merupakan OPD strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD kota.