
SLAWI, diswayjateng.id - Banyaknya persoalaan di tengah masyarakat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tegal meminta pemerintah daerah agar menanganinya serius.
Hal itu mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi PKB saat Rapat Paripurna yang membahas Raperda Kabupaten Tegal tentang Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025.
Anggota Fraksi PKB Ahmad Saiful Bahri berharap Pemerintah Daerah mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Permasalahan itu di antaranya jalan berlubang, ketersediaan penerangan jalan, perbaikan sistem drainase, dan pengembangan infrastruktur lainnya.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Tegal Singgung Tidak Adanya Penghargaan untuk Atlet Berprestasi
BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tegal Desak Perda yang Disahkan agar Dibuatkan Perbup
"Semoga keluhan itu mendapat perhatian sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Sehingga Kabupaten Tegal bisa dinikmati oleh masyarakat dengan penuh cinta, dan dapat mempercepat capaian visi misi Tegal Luih Apik," kata Saiful, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi mewakili Ketua Fraksi PKB Umi Azkiyani.
Menurut Saiful, tidak hanya itu, sektor-sektor vital lainnya seperti pendidikan, perekonomian, kesejahteraan sosial, dan kesehatan, agar senantiasa menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.
Diharapkan dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal akan semakin meningkatkan kualitas kinerja, ketelitian dalam perencanaan, serta memastikan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
Tentunya, seluruh proses ini harus diawasi secara cermat dan tersusun secara sistematis, akuntabel, dan transparan.
BACA JUGA:Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Mempertanyakan LPJ APBD 2024, Fraksi Perbanas Beri Apresiasi
BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tegal Didatangi Inorga Kormi, Ada Apa?
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal juga diharapkan untuk segera mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Melalui Badan Usaha Milik Daerah dan dari berbagai sumber pemasukan lainnya, perlu dilakukan pengawalan ketat agar seluruh potensi pendapatan dapat terealisasi dan tercatat dalam kas daerah.
Hasil dari pendapatan tersebut selanjutnya harus dikelola dan dipergunakan secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan penting sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, guna menjadi pertimbangan strategis bagi kemajuan Pemerintah Daerah ke depan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mencermati dan menetapkan wilayah prioritas yang layak untuk mendapatkan alokasi anggaran, baik untuk pembangunan fisik maupun peningkatan kesejahteraan sosial.