Bupati Pemalang Ingin Tingkatkan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat

PEMALANG, diswayjateng.id - Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyatakan keinginannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pernyataan ini disampaikan di acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Bupati Anom itu juga mengatakan, soal   penting bagi pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk bisa mempunyai akses pasar dan juga akses keuangan. Adapun  untuk pelaksanaannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Akan dikoordinasikan bersama Kabag Perekonomian dan Asisten Ekonomi Sekretariat Daerah. Sehingga yang diperlukan di Pemalang bisa diidentifikasi lebih spesifik lagi.

BACA JUGA:Bupati Pemalang Gelontorkan Bantuan dalam Pencanangan BBGRM

BACA JUGA:Bupati Pemalang Respon Penjajakan Kerja Sama SPAM untuk Pengembangan Layanan Air Bersih

"Harapannya TPAKD ini bisa membuka akses-akses keuangan, pasar dan peluang bagi UMKM,"katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membuka acara menyampaikan bahwa upaya memberikan peluang usaha terhadap perempuan, pemuda dan kaum minoritas (disabilitas) itu, yang harus didorong.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada bupati/wali kota agar memanfaatkan TPAKD ini dengan baik dan apalagi di dalamnya ada himpunan bank milik negara.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasetyo dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan hari ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan melaksanakan program TPAKD.

BACA JUGA:Bupati Pemalang Sampaikan Raperda 2025 dalam Rapat Paripurna

BACA JUGA:Bupati Pemalang Serahkan SK CPNS di Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat mewujudkan kolaborasi yang lebih erat diantara semua pihak untuk mendorong peningkatan akses keuangan daerah.