BACA JUGA:Harga Tembakau di Blora dan Rembang Turun Drastis, Petani Ungkap Penyebabnya
Namun hanya untuk membangun lantai 1 gedung saja. Dikatakannya, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut harus menggunakan skema multiyear.
"Kalau (anggaran) segitu untuk membangun semuanya ya tidak bisa, hanya akan fokus lantai satu. Tidak menyeluruh. Sehingga berpotensi dibangun secara berkelanjutan," tuturnya.
Adapun pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Blora.
Dimana hibah tersebut, lanjutnya, muncul atas permintaan dari pihak Kejari Blora.
"Hibah (pembangunan gedung Kejari Blora) tersebut ialah permintaan APH (Kejari) tersebut. Semula ada proposal masuk," ujarnya.
Bisa dibilang pembangunan gedung tersebut membebani APBD Kabupaten Blora.
Dimana seharusnya, pembangunan gedung tersebut harus bersumber dari anggaran APBN bukan APBD.
Dikarenakan Kejari merupakan sebuah institusi vertikal.
"Sebenarnya pembangunan sarana APH selalu dari pusat. Sebab Kejari merupakan institusi vertikal," katanya.
Namun bisa jadi karena tak mumpuni secara anggaran, sehingga pembangunan diajukan ke pemerintah daerah.
"Pembangunan ini juga mendorong sinergitas antar lintas sektor," ungkapnya.