SEMARANG, jateng.disway.id - Dalam mengurangi korupsi dan pungli, Wakil Gubernur Jateng nomor urut 02, Taj Yasin Maimoen akan meluncurkan Jateng Ngopeni yang merupakan aplikasi perizinan tanpa tatap muka. Dengan diluncurkan aplikasi ini merupakan bentuk pengawasan dari tingkat provinsi sampai ketingkat Desa.
Dengan mengoptimalkan pemanfaatan tegnologi seperti aplikasi Jateng Ngopeni ini, manajemen data dapat lebih efisien, aman dan lebih transparan, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan pungli. Di Jateng sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan publik.
Gus Yasin, panggilan Taj Yasin Maimoen mengatakan, digitalisasi layanan publik sangat penting dan implematasi terhadap teknologi di Jateng. Dan pelanggaran dalam penyiaran di Jateng pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18% kategori dengan presentasi pelanggaran tertinggi adalah konten kekerasan.
"Maka dari itu kami ingin memberikan pendidikan akhlak. Pemimpin juga harus memiliki jiwa suri tauladan bagi seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah. Kami juga akan memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi yang berbasis iso 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah Desa," ungkapnya pada Debat Publik Pertama di Marina Convention Center, Kota Semarang, Rabu, 30 Oktober 2024.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Kepleset Sebut Wakilnya Hendi, Saat Debat Terbuka Pertama Pilgub Jateng
Pihaknya juga akan meningkatkan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selama ini mengawasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. "Kita akan tingkatkan sampai ke Pemerintah Desa karena kami sayang kepada warga Jawa Tengah, sehingga tidak akan lagi ada pungli, tidak ada lagi korupsi," katanya.
Ia juga berharap Jateng selalu kondusif, sehingga para investor juga bisa masuk dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.
"Mari kita tambah kondusifkan Jawa Tengah, supaya para investor datang, pekerjaan ada dan panjenengan semua bisa hidup sejahtera. Tentu kami pemerintah provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pada investor yang masuk kesini," katanya.
Pernyataan tersebut merupakan kesempatan Gus Yasin saat mengambil pisbal nomor 6 yang berisi tentang kapasitas institusi merupakan salah satu pilar utama dalam indeks daya saing daerah (idsd), yang mencerminkan kepemimpinan di suatu daerah. Pada tahun 2023 Jawa Tengah mencatat capaian kapasitas institusi sebesar 4,49 lebih baik dari angka Nasional 4,30, namun masih terdapat tantangan serius terutama dalam indikator kejadian pungutan liar atau pungli yang angkanya adalah 4,96 lebih tinggi dari angka nasional 4,77.
BACA JUGA: Debat Pertama Pilwakot Semarang 2024 Bakal Digelar 1 November Mendatang
Pungli tidak hanya merusak integritas lembaga publik tetapi juga menghambat daya saing dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Hendrar Prihadi yang merupakan Wakil dari Andika Perkasa menyampaikan, pada 2013 saat menjabat sebagai Wali Kota Semarang, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Semarang ingin pindah ke Provinsi Jateng karena dinilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN lebih tinggi. Namun pada akhirnya banyak dari ASN Provinsi ingin pindah ke Pemerintah Kota Semarang karena dinilai TPP Provinsi Jateng kurang baik.
"Yang ditanyakan itu kenapa pungli semakin naik, ya karena TPP kurang baik. Apakah TPP itu juga akan dinaikkan supaya bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka, katanya.