Aliansi ini menilai bahwa semua calon seharusnya diperlakukan sama, dan setiap ijazah, baik itu SMA maupun gelar pendidikan tinggi, harus diverifikasi secara menyeluruh tanpa diskriminasi.
Misbah dan anggota aliansi lainnya menegaskan bahwa aksi ini tidak didorong oleh keberpihakan pada salah satu paslon. Mereka hanya ingin memastikan bahwa proses Pilkada berjalan secara transparan dan KPUD menjalankan tugasnya dengan profesional. Masyarakat Batang, menurut mereka, pantas mendapatkan pemimpin yang terverifikasi kredibilitasnya, termasuk melalui ijazah yang sah.
"Kami netral, tidak memihak siapapun. Yang kami tuntut hanyalah transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai ada yang terlewat dalam proses verifikasi ijazah ini," tegas Misbah.